Josephine PSI Soroti Anggaran Rp3 Triliun, Pengelolaan Sampah Jakarta Dinilai Belum Optimal

Jakarta, ERANASIONAL.COM — Anggota Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Josephine Simanjuntak, mengaku prihatin melihat masih buruknya pengelolaan sampah di Jakarta, meski anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada APBD 2026 mencapai sekitar Rp3 triliun.

Menurut Josephine, besarnya anggaran tersebut seharusnya berbanding lurus dengan kinerja pengelolaan sampah yang lebih baik di lapangan. Namun, fakta yang ia temui justru menunjukkan masih banyak persoalan mendasar yang belum tertangani secara serius.

“Dalam APBD 2026, Pemprov DKI mengalokasikan sekitar Rp3 triliun untuk Dinas Lingkungan Hidup. Dengan anggaran sebesar itu, idealnya pengelolaan sampah Jakarta sudah jauh lebih tertata. Sayangnya, kondisi di lapangan masih membutuhkan banyak pembenahan,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).

Salah satu sorotan utama Josephine adalah kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang yang disebutnya sudah mendekati batas kapasitas maksimal. Situasi tersebut dinilai berisiko, terutama di tengah musim hujan yang rawan memicu longsor.

“TPST Bantar Gebang menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan sampah Jakarta masih bermasalah. Kapasitasnya hampir penuh, tapi belum terlihat terobosan signifikan dari Pemprov DKI untuk mengurangi volume sampah yang dikirim setiap hari,” jelasnya.

Josephine pun mendesak Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, untuk lebih serius melakukan pembenahan dari hulu. Salah satu langkah penting yang menurutnya harus diperkuat adalah pemilahan dan daur ulang sampah sejak dari sumbernya.

“Upaya pemilahan dan daur ulang harus ditingkatkan. Dengan begitu, jumlah sampah yang dibuang ke TPST bisa ditekan sejak awal, bukan hanya bergantung pada pembuangan akhir,” katanya.

Namun demikian, Josephine juga mengkritik praktik di lapangan yang dinilai justru melemahkan semangat warga dalam memilah sampah. Ia mengungkapkan masih sering ditemui petugas kebersihan yang mencampur kembali sampah yang telah dipilah oleh masyarakat.

“Saat reses, banyak warga mengeluhkan hal ini. Mereka sudah memilah sampah dari rumah, tapi ketika diangkut, justru dimasukkan ke dalam satu truk yang sama. Ini jelas membuat warga kecewa,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dan penerapan standar operasional di tingkat petugas lapangan. Ia menegaskan, tanpa pengelolaan yang disiplin dan konsisten, upaya pemilahan sampah akan menjadi sia-sia.

“Dinas Lingkungan Hidup harus memastikan petugas di lapangan bekerja sesuai prosedur, bukan asal-asalan. Kalau tidak dibenahi, maka anggaran besar pun tidak akan memberikan dampak nyata,” pungkas Josephine.