Penulis: Intan Kw
TVRINews, Jakarta
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat ditentukan oleh strategi komunikasi publik yang berlapis, realistis, dan tidak elitis, bukan semata kekuatan metodologi statistik.
Menurut Hetifah, persiapan Sensus Ekonomi 2026 masih perlu diperkuat, terutama dalam membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat agar tidak muncul sikap apatis. Ia menekankan bahwa seluruh tahapan sensus—mulai dari perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan—harus dirancang inklusif, menyentuh akar rumput, dan disesuaikan dengan keterbatasan anggaran secara realistis.
“Sensus Ekonomi 2026 harus melibatkan seluruh masyarakat. Strateginya tidak boleh elitis, tetapi tetap realistis mengingat keterbatasan anggaran. Kuncinya ada pada kepercayaan publik,” ujar Hetifah dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, Kamis, 29 Januari 2026.
Ia mendorong BPS untuk mengoptimalkan strategi komunikasi yang dekat dengan keseharian masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sektor informal, melalui pemanfaatan tokoh lokal seperti RT, RW, karang taruna, ibu-ibu pengajian, komunitas pasar tradisional, serta media yang akrab digunakan masyarakat seperti WhatsApp group, radio komunitas, dan media lokal. Bahkan, menurutnya, pembentukan posko sensus di level desa dapat menjadi opsi untuk memperkuat jangkauan dan partisipasi.
“Sensus Ekonomi tidak boleh terasa sebagai urusan elite statistik. Ini harus menjadi ruang bagi rakyat untuk bersuara melalui data, yang kelak kembali kepada mereka dalam bentuk kebijakan yang adil dan berpihak,” tegasnya.
Selain fase pra dan saat pelaksanaan sensus, Hetifah juga menyoroti pentingnya fase pasca-sensus. Transparansi hasil dan diseminasi data dalam bahasa yang mudah dipahami publik dinilainya krusial untuk menjaga legitimasi BPS sekaligus merawat kepercayaan masyarakat.
Komisi X DPR RI, lanjut Hetifah, mendukung penuh upaya BPS dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, serta mendorong kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan komunitas, agar sensus benar-benar menjadi fondasi kebijakan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.
Editor: Redaksi TVRINews
