Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyampaikan apresiasi atas pelantikan Dewan Energi Nasional (DEN) oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Rabu (28/1). HKI menilai pelantikan DEN adalah momentum strategis untuk memperkuat tata kelola energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan percepatan agenda transisi menuju energi terbarukan.
Ketua Umum HKI, Muhammad Ma’ruf Maulana, menegaskan bahwa kawasan industri merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional yang sangat bergantung pada kepastian pasokan energi. Oleh karena itu, kebijakan energi yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang menjadi faktor kunci dalam menjaga daya saing industri Indonesia.
“HKI mengapresiasi langkah Presiden melantik Dewan Energi Nasional sebagai forum strategis lintas sektor. Bagi kawasan industri, kepastian energi yang andal, terjangkau, dan semakin ramah lingkungan merupakan prasyarat utama untuk menjaga iklim investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujar Ma’ruf dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Kamis (29/1).
Baca juga : Tantangan Kawasan Industri di 2026: Tata Ruang hingga Infrastruktur Dasar
Dalam struktur Dewan Energi Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia ditetapkan sebagai Ketua Harian DEN. HKI memandangx penugasan ini penting untuk memastikan kesinambungan antara perumusan kebijakan energi nasional dan implementasinya di lapangan, terutama dalam percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
HKI menilai kawasan industri memiliki posisi strategis sebagai ekosistem terintegrasi dalam mendukung transisi energi nasional, melalui pemanfaatan energi surya, peningkatan efisiensi energi, pengelolaan energi berbasis kawasan, serta integrasi sistem kelistrikan yang lebih hijau dan efisien. Dengan kebutuhan energi yang terus meningkat, kawasan industri siap menjadi mitra aktif pemerintah dalam mendorong realisasi bauran energi bersih.
“Kami optimistis Dewan Energi Nasional periode ini mampu menghadirkan kebijakan yang konsisten dan implementatif. Transisi energi harus berjalan seimbang, memperkuat ketahanan energi nasional, menurunkan emisi, sekaligus menjaga daya saing kawasan industri sebagai penggerak investasi dan penciptaan lapangan kerja,” lanjut Ma’ruf.
HKI menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan sistem energi nasional yang berkelanjutan, inklusif, serta mendukung agenda pembangunan industri Indonesia ke depan. (E-3)
