Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi berlapis menjelang ramadan dan idul fitri 2026. Kebijakan ini dirancang tidak hanya menyasar sektor transportasi, tetapi juga mencakup penguatan daya beli masyarakat, bantuan sosial (bansos), hingga dukungan terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan stimulus ramadan saat ini masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Pemerintah memastikan kebijakan yang disiapkan memiliki cakupan luas dan saling melengkapi.
“Hari ini sedang dirapatkan di Kemenko Perekonomian. Insyaallah nanti akan segera diumumkan,” kata Susi di Hotel Borobudur, Kamis (29/1).
Susi mengatakan secara garis besar stimulus hari besar keagamaan itu dirancang untuk memperkuat sisi permintaan dan pasokan secara bersamaan.
Dari sisi permintaan, pemerintah terus menjaga daya beli masyarakat melalui penyaluran bantuan dan perlindungan sosial. Sementara dari sisi pasokan, insentif diberikan agar harga tetap terkendali saat kebutuhan masyarakat meningkat.
“Relatif polanya sebenarnya kan gini. Diskon tarif transportasi, diskon tiket itu kan lebih insentif di sisi supply-nya. Di sisi demand-nya kan kita juga tetap gulirkan untuk peningkatan daya belinya masyarakat. Bantuan-bantuan juga tetap jalan,” ungkap Susiwijono.
Di sektor transportasi, pemerintah telah menyiapkan skema diskon untuk berbagai moda, mulai dari kereta api, angkutan laut, penyeberangan ASDP, hingga transportasi udara. Skema ini dirancang untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus menekan biaya perjalanan saat periode mudik.
“Kita sudah menargetkan jumlah-jumlahnya mulai dari yang kereta api, kemudian yang laut, penyeberangan, ASDP, dan udara. Konsep skemanya hampir sama yang lalu, tapi nanti akan diumumkan,” kata dia.
Untuk transportasi udara, pemerintah juga mengusulkan insentif tambahan, termasuk kebijakan pajak, dengan mempertimbangkan besarnya kontribusi mobilitas masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
“Tapi kita sebenarnya pinginnya kan gini. BPS itu berapa kali merilis data PDB, ternyata mobilitas orang itu kontribusinya besar. Karena itu kita tetap ingin mengusulkan,” ungkap Susiwijono.
Keputusan stimulus dipercepat karena periode pemesanan tiket transportasi umumnya dilakukan sejak H-45 sebelum keberangkatan. Pemerintah menilai kepastian kebijakan menjadi krusial agar masyarakat dapat segera merencanakan perjalanan mudik.
“Makanya pemerintah akan mempercepat. Mudah-mudahan nanti segera disampaikan oleh Pak Menko dan Pak Menhub,” tutur Susiwijono.
Susiwijono menegaskan diskon transportasi hanya salah satu instrumen stimulus yang disiapkan pemerintah. Kebijakan tersebut dipadukan dengan program bantuan sosial yang secara rutin digulirkan setiap kuartal untuk menjaga konsumsi rumah tangga tetap kuat selama ramadan dan idul fitri.
