Kurdi kembali menjadi sorotan dalam dinamika konflik Suriah setelah pemerintah di Damaskus memperluas kendali ke wilayah timur laut yang selama bertahun-tahun dikuasai Pasukan Demokratik Suriah (SDF).
Perubahan peta kekuasaan ini menempatkan warga Kurdi pada posisi paling rapuh sejak mereka membangun otonomi de facto di tengah perang saudara.
Profil Etnis KurdiKurdi merupakan kelompok etnis terbesar tanpa negara di dunia (stateless), tersebar di Turki, Irak, Iran, dan Suriah.
Menurut laporan Aljazeera, Kurdi di Suriah termasuk kelompok minoritas terbesar, diperkirakan sekitar 5–10% dari total populasi, dan tinggal di wilayah seperti Afrin, Kobani, dan Jazira. Mereka berbicara bahasa Kurdi (dialek Kurmanji) dan mayoritas beragama Sunni Islam.
Namun, dalam sejarah modern Suriah, komunitas ini kerap mengalami marginalisasi, mulai dari pembatasan bahasa hingga pencabutan kewarganegaraan.
Perang Suriah mengubah posisi mereka secara drastis. Ketika negara melemah di wilayah utara, Kurdi membentuk struktur pemerintahan dan pertahanan sendiri. Dari situ lahir SDF, koalisi milisi yang dipimpin Kurdi dan kemudian menjadi mitra utama Amerika Serikat (AS) dalam memerangi ISIS.
“SDF menjadi mitra paling efektif dalam perang melawan ISIS di Suriah,” tulis Reuters dalam laporannya, merujuk pada peran pasukan Kurdi yang didukung AS sejak pertengahan 2010-an.
Dukungan tersebut membuat Kurdi menguasai wilayah luas di timur laut Suriah dan mengelola pemerintahan lokal secara mandiri.
Namun, kedekatan dengan Washington juga memunculkan dilema. Pemerintah Suriah dan Turki memandang SDF sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan regional. Seiring melemahnya dukungan internasional, posisi Kurdi pun kembali tertekan.
Antara Otonomi, SDF, dan Masa Depan SuriahPertanyaan tentang apakah Kurdi ingin memisahkan diri dari Suriah terus mengemuka. Mayoritas pemimpin Kurdi menegaskan bahwa tujuan mereka bukan membentuk negara merdeka, melainkan mendapatkan otonomi dalam kerangka negara Suriah yang tetap bersatu.
Dilansir dari Anadolu, komunitas Kurdi ingin pengakuan hak budaya, politik, dan administratif dalam satu negara yang berdaulat.
“Kami tidak menuntut pemisahan. Yang kami inginkan adalah pengakuan hak dan pemerintahan lokal dalam Suriah yang bersatu,” ujar seorang pejabat SDF kepada AP News, menggambarkan posisi politik Kurdi saat ini.
Permintaan itu bukan retorika. Pada 16 Januari 2026, pemerintah Suriah mengeluarkan dekret yang mengakui bahasa Kurdi sebagai bahasa nasional, serta mengembalikan kewarganegaraan kepada ribuan Kurdi yang sebelumnya dihapus statusnya.
Ini menjadi salah satu kebijakan terbaru pemerintahan Ahmed al-Sharaa untuk menyatukan kembali Suriah setelah tergulingnya Bashar al-Assad pada Desember 2024, demikian Aljazeera melaporkan.
Setelah gencatan senjata terbaru, pemerintah Suriah mulai mengambil alih kembali wilayah strategis yang sebelumnya dikelola SDF, termasuk Raqqa dan Aleppo.
Damaskus mendorong integrasi pasukan Kurdi ke dalam institusi negara. Namun, Kurdi menilai langkah itu bagian dari upaya mengakhiri otonomi kelompok tersebut yang tumbuh selama perang.
“Kami berharap integrasi dilakukan secara adil dan tidak menghapus hak-hak yang telah diperjuangkan masyarakat Kurdi,” kata seorang warga Kurdi di Qamishli kepada The Guardian, mencerminkan kekhawatiran di tingkat akar rumput.
Secara militer, pertempuran besar memang mereda. Namun, ketegangan tetap terasa. Kurdi kini dihadapkan pada pilihan sulit: menerima integrasi dengan risiko kehilangan kemandirian politik, atau mempertahankan tuntutan otonomi yang berpotensi memicu konflik baru.
Bagi komunitas Kurdi Suriah, perjuangan hari ini bukan lagi soal mengangkat senjata, melainkan soal identitas, pengakuan, dan tempat mereka dalam Suriah pascaperang.
