Ketua Indonesia Aviation Association (IAA) Faik Fahmi mengatakan pelaku industri aviasi saat ini berada dalam situasi yang tidak ringan. Tingginya biaya operasional penerbangan membatasi ruang maskapai untuk menawarkan tarif yang lebih kompetitif, sementara harga tiket yang relatif mahal justru menahan pertumbuhan permintaan, baik di pasar domestik maupun internasional.
“Secara jujur, kita menghadapi tantangan yang tidak ringan. Biaya operasional yang tinggi membuat ruang penurunan tarif sangat terbatas,” ujar Faik dalam peluncuran Indonesia Aviation Association di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (28/1).
Ia menjelaskan, pemulihan sektor penerbangan pascapandemi juga belum sepenuhnya tuntas. Jumlah pesawat yang siap beroperasi masih jauh di bawah kondisi sebelum pandemi. Bahkan saat periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) lalu, hanya sekitar 368 pesawat yang dioperasikan.
“Jika dibandingkan dengan tahun 2018, saat itu ada sekitar 740 pesawat yang beroperasi untuk melayani seluruh wilayah Indonesia,” kata Faik.
Keterbatasan armada tersebut berdampak langsung pada ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan. Dengan jumlah pesawat yang minim, frekuensi penerbangan belum bisa kembali ke level ideal, sehingga banyak rute belum berkembang optimal dan konektivitas nasional masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, terutama Jakarta dan Bali.
Situasi serupa disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa. Ia menyebutkan, saat ini jumlah pesawat yang hanya sekitar 388 unit dari total 566 armada, sementara sebanyak 178 pesawat lainnya masih dalam kondisi tidak dapat dioperasikan.
“Memang jumlah armada kita kecil. Tapi kita menghadapi 257 bandara, dan ke depan jumlahnya akan bertambah menjadi sekitar 296 bandara,” ujar Lukman.
Menurutnya, dengan hampir 300 bandara yang harus dilayani, jumlah pesawat yang ada saat ini jelas belum memadai. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya jumlah rute dan frekuensi penerbangan. Saat ini, rute domestik hanya tersisa sekitar 290 rute yang menghubungkan 123 kota, sementara rute internasional tercatat 155 rute ke 27 negara.
“Kita hanya punya 14 maskapai penumpang dan dua maskapai kargo yang melayani seluruh Indonesia. Jelas ini masih kurang,” katanya. Ketimpangan itu disebutnya membuat kenaikan harga tiket menjadi sulit dihindari.
Pemerintah pun mengakui isu tiket mahal masih menjadi pekerjaan rumah utama sektor penerbangan dan akan kembali dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPR dan pemangku kepentingan terkait.
Selain keterbatasan armada, harga tiket juga dipengaruhi faktor di luar kewenangan Kementerian Perhubungan, seperti mahalnya avtur, bea masuk, serta pajak pertambahan nilai (PPN). Pemerintah, kata Lukman, terus berupaya berkoordinasi lintas kementerian untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Di sisi lain, data pemulihan menunjukkan sektor penerbangan domestik masih tertinggal dibandingkan internasional. Hingga akhir 2025, pergerakan penumpang domestik baru mencapai sekitar 80% dibandingkan periode sebelum pandemi, sementara penerbangan internasional telah melampaui 100%.
Padahal, transportasi udara memegang peran krusial dalam mendukung sektor pariwisata nasional. Dari total 12,6 juta wisatawan mancanegara yang masuk hingga November 2025, sekitar 71% di antaranya menggunakan moda transportasi udara.
“Selama persoalan armada dan biaya belum teratasi, isu tiket mahal akan terus berulang,” ujar Lukman.
