Matamata.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (28/1) malam. Pertemuan ini fokus membahas percepatan pemulihan pascabencana di Aceh, terutama penyelesaian pembangunan hunian bagi warga terdampak.
Berdasarkan informasi dari akun resmi Instagram Sekretariat Kabinet, pertemuan yang berlangsung hingga menjelang dini hari tersebut melaporkan kemajuan signifikan dalam penyediaan tempat tinggal. Saat ini, pembangunan rumah hunian yang telah rampung mendekati angka 4.000 unit.
"Dibahas perkembangan konkret pemulihan pascabencana di Aceh, termasuk kemajuan pembangunan rumah hunian yang sudah jadi mendekati 4.000 unit, serta perbaikan rumah yang tetap ingin ditinggali warga," tulis keterangan Sekretariat Kabinet, Kamis (29/1).
Selain infrastruktur perumahan, Seskab dan Mualem membahas peruntukan anggaran daerah yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto. Fokus penggunaan dana tersebut meliputi rehabilitasi infrastruktur umum yang saat ini mulai pulih berangsur-angsur.
Skema Bantuan dan Hunian Tetap Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, mengapresiasi pembangunan 4.000 hunian sementara (huntara) di Aceh Utara. Wilayah ini menjadi salah satu area terdampak paling parah di mana banyak rumah warga rata dengan tanah.
"Mudah-mudahan ini segera membantu warga yang masih bertahan di tenda agar bisa segera masuk ke hunian sementara," kata Tito.
Pemerintah juga telah menyiapkan skema bantuan finansial untuk perbaikan rumah warga. Besaran bantuan dibagi menjadi tiga kategori:
Rusak Berat: Rp60 juta (diprioritaskan untuk Hunian Tetap/Huntap).
Rusak Sedang: Rp30 juta.
Rusak Ringan: Rp15 juta.
Pembangunan Huntap nantinya akan dikerjakan melalui kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BNPB, serta pihak swasta seperti Yayasan Buddha Tzu Chi yang berkomitmen membantu 2.603 unit rumah layak huni.
Tito mengingatkan para keuchik (kepala desa) untuk segera memvalidasi data warga agar bantuan tambahan dari Kementerian Sosial—seperti uang makan Rp15 ribu per hari, bantuan perabotan Rp3 juta, dan modal pemulihan ekonomi Rp5 juta—dapat segera disalurkan tanpa kendala hukum. (Antara)
- Menko Pangan Sebut Penerima Makan Bergizi Gratis Capai 60 Juta Orang
