Bencana Sumatera, Terlalu Mahal untuk Dilewatkan Tanpa Pembelajaran

Banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera menunjukkan betapa rapuhnya kesiapsiagaan menghadapi bencana mulai dari mitigasi, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Bencana hidrometeorologi dengan skala sebesar bencana Sumatera tak pernah terbayangkan sebelumnya, apalagi menyiapkan diri menghadapinya.

Sudah dua bulan bencana meluluhlantakkan Sumatera. Namun, di Sumut, sedikitnya empat desa berpenduduk sedikitnya 1.000 keluarga masih terisolasi.

Jalan dan jembatan menuju desa-desa di daerah pegunungan Tapanuli Tengah itu masih terputus. Di Tapanuli Selatan, sebagian penyintas masih hidup di tenda pengungsian.

Kawasan Tapanuli meliputi Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga menjadi daerah yang paling parah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumut.

Sampai sekarang, masyarakat masih berjibaku untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Sawah dan ladang yang rusak berat belum diperbaiki.

“Sudah dua bulan jalan dan jembatan-jembatan menuju desa kami putus total. Hampir semua warga sudah meninggalkan desa dan memilih menyewa rumah di desa tetangga yang tidak terisolasi,” kata Martahan Sitompul, warga Desa Sait Nihuta Kalangan II, Kecamatan Tukka, Tapanuli Tengah, Kamis (29/1/2026).

Kondisi empat desa yang terisolasi selama empat bulan menjadi gambaran penanganan bencana di Sumut. Desa-desa itu adalah Sait Nihuta Kalangan Dua, Sigiring-Giring, Aek Bontar, dan Saur Manggita.

Selama dua bulan, jalan sepanjang 15 kilometer yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat sama sekali tak bisa dilalui kendaraan. Jalan itu hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki melewati perbukitan dan material longsor yang masih tersisa.

Jalan yang masih putus total membuat masyarakat tak bisa bisa menjual hasil bumi berupa durian, jengkol, petani, duku, dan lain sebagainya. Sebagian kebun, ladang, dan sawah mereka juga rusak berat.

Jaringan listrik juga lumpuh total ke desa-desa itu. Demikian juga distribusi gas elpiji.

Karena perbaikan jalan tak kunjung dilakukan, warga meninggalkan empat desa terisolasi itu. Mereka menyewa rumah di desa-desa terdekat.

Beberapa keluarga harus berbagi rumah untuk menghemat seperti yang dilakukan Martahan. Mereka membayar kontrak rumah Rp 5 juta per enam bulan dan ditempati dua keluarga.

Mereka hidup darurat di rumah-rumah kontrakan. Penyintas tidur beralaskan tikar yang dibawa dari desa. Mereka juga memboyong alat-alat masak dan perabot rumah tangga lainnya agar bisa hidup di rumah sewa.

“Kami memenuhi kebutuhan dari sisa penjualan durian hasil panen sebelum bencana. Dan saat ini semua tabungan kami sudah habis,” kata Martahan.

Sebagian besar warga di empat desa itu tidak terdaftar sebagai penyintas bencana karena rumah mereka tidak rusak. Padahal, kehidupan mereka luluh lantak oleh bencana karena jalan yang terputus.

Di Tapanuli Selatan, para penyintas yang sudah dua bulan tinggal di tenda pengungsian mulai pindah ke hunian sementara atau huntara. Namun, huntara mereka juga berupa tenda-tenda.

Huntara diprioritaskan untuk warga yang rumahnya rusak berat atau hilang tersapu banjir bandang sebagaimana dialami warga Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru.

“Ada sekitar 63 keluarga yang sudah masuk ke huntara. Keluarga lainnya memilih tinggal di rumah kontrakan atau di rumah sanak saudara,” kata Kepala Desa Garoga Risman Rambe.

Warga Desa Garoga berjibaku menggerakkan lagi roda ekonomi. Sebagian besar warga di Batang Toru adalah petani karet. Namun, kebun karet di kawasan itu juga rusak berat dihantam banjir, hanya sebagian kecil yang bisa bertahan.

Desa Garoga adalah salah satu desa dengan kerusakan paling parah. Hampir semua wilayah desa yang dihuni 245 keluarga rusak. Rumah, ladang, kebun, jalan, dan jembatan rusak total dihantam banjir bandang.

Risman mengatakan, Kementerian Pertanian sudah turun ke desa mereka untuk melihat kondisi sawah dan ladang. Warga berharap, lahan pertanian mereka bisa segera diperbaiki agar ekonomi masyarakat bisa bangkit lagi.

Kementerian Pertanian mencatat, sawah yang terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar seluas 107.327 hektar (ha). Dari total luasan itu, 56.077 ha rusak ringan, 22.152 ha rusak sedang, dan 29.095 ha rusak berat. Kementan juga mencatat, tanaman padi dan jagung mengalami gagal panen di lahan seluas 44.600 ha.

Kementan menyiapkan Rp 1,49 triliun untuk pemulihan lahan pertanian, antara lain, untuk merehabilitasi sawah dan irigasi yang rusak ringan dan sedang sebesar Rp 736,21 miliar serta bantuan benih tanaman pangan Rp 68,6 miliar.

Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan, di masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, Pemprov Sumut berfokus menyiapkan hunian sementara dan huntap bagi penyintas dan menggerakkan lagi ekonomi masyarakat terdampak bencana.

Pemprov menyiapan pembiayaan melalui skema pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp 430,51 miliar.

Anggaran paling besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan bantuan sebesar Rp 275 miliar serta bantuan keuangan provinsi untuk kabupaten/kota Rp 110 miliar.

”Kami juga menyiapkan anggaran untuk membangun gedung sekolah yang rusak sebesar Rp 15 miliar dan program uang sekolah gratis sebesar Rp 21 miliar,” kata Bobby.

Bobby mengatakan, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah sangat terpukul akibat bencana. ”Total kerugian akibat bencana di Sumut mencapai Rp 18,43 triliun,” katanya.

Ketua Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) Sumut Otniel Ketaren mengatakan, bencana Sumatera terlalu mahal untuk dilewatkan tanpa menjadikannya sebagai refleksi mendasar untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi.

“Perlu diingat, hampir 99 persen bencana di Indonesia itu adalah bencana hidrometeologi, yaitu bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim. Bukan tidak mungkin bencana dengan skala besar bisa terjadi lagi,” kata Otniel.

Otniel menyebut, bencana Sumatera menjadi bukti kerusakan masif hutan Sumatera yang tak terbantahkan. Hutan dirusak dan dialihfungsikan menjadi kebun sawit dan pertambangan. Langkah Presiden Prabowo mencabut izin 28 persusahaan patut didukung.

“Namun, langkah itu harus ditindaklanjuti dengan reboisasi dan reforestasi. Jangan hanya sekedar mencabut izin saja,” kata Otniel.

Menurut Otniel, bencana Sumatera juga menunjukkan minimnya sistem peringatan dini, lambatnya penanganan tanggap darurat, dan juga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Di masa tanggap darurat bencana, Jalan Tarutung-Sibolga yang merupakan akses utama menuju Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, putus total selama satu bulan. Akses listrik, telekomunikasi, dan bahan bakar minyak juga lumpuh selama 1-2 minggu.

Otniel menyebut, bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera harus menjadi rujukan penting untuk menyusun dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RBP). Pemerintah sudah harus punya skenario perbaikan jalan, pembangunan jembatan, jaringan listrik, telekomunikasi, bahan bakar, dan makanan pokok jika bencana melanda.

Melihat kondisi sekarang, bukan tidak mungkin bencana hidrometeologi dengan skala serupa kembali melanda Sumatera. Sumatera dan daerah lain di Indonesia setiap tahun akan menghadapi musim hujan dan ancaman siklon tropis.

Bencana hidrometeorologi selalu mengintai setiap tahun. Banyak bencana yang tidak bisa dicegah kejadiannya. Yang bisa dilakukan adalah meminimalkan dampak bencana melalui pengurangan risiko dan meningkatkan kesiapsiagaan.