Penulis: Fityan
TVRINews-Gaza
Fasilitas baru di Gaza selatan dilengkapi teknologi pengenal wajah untuk pengawasan ketat warga sipil.
Di tengah upaya diplomatik untuk memulihkan stabilitas di Jalur Gaza, sebuah proyek infrastruktur militer berskala besar mulai terlihat di wilayah Rafah.
Laporan terbaru mengonfirmasi bahwa Israel tengah membangun fasilitas luas yang disebut sebagai "kamp terorganisir," sebuah langkah yang memicu kekhawatiran internasional mengenai rencana kontrol jangka panjang di wilayah kantong tersebut.
Pensiunan Jenderal Israel, Amir Avivi, yang saat ini menjabat sebagai konsultan militer, mengungkapkan kepada Al Jazeera bahwa proyek ini melibatkan pembersihan lahan secara masif. Menurut Avivi, fasilitas ini akan menjadi titik kendali utama yang mampu menampung ratusan ribu orang.
"Ini adalah kamp besar yang terorganisir. Fasilitas ini akan dilengkapi dengan pemeriksaan identitas, termasuk teknologi pengenal wajah (facial recognition), untuk memantau setiap warga Palestina yang masuk atau keluar," ujar Avivi dalam keterangannya pada Selasa 27 Januari 2026.
Analisis Satelit dan Pengawasan Militer
Data investigasi dari citra satelit yang diperoleh tim Al Jazeera memperkuat klaim tersebut. Sejak awal Desember hingga Senin lalu, terlihat operasi pembersihan lahan seluas 1,3 kilometer persegi di Rafah barat.
Analisis menunjukkan bahwa area tersebut telah diratakan secara sistematis melampaui sekadar pembersihan puing-puing bangunan.
Lokasi zona ini terletak berdekatan dengan dua pos militer Israel, yang mengindikasikan bahwa kamp tersebut akan berada di bawah pengawasan militer langsung dan permanen.
Mekanisme Seleksi dan Kekhawatiran Kemanusiaan
Meskipun ada rencana pembukaan kembali perlintasan Rafah yang dijadwalkan pada Kamis mendatang, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap menegaskan syarat kendali keamanan penuh.
Hal ini memicu kritik tajam dari para analis politik di Gaza yang melihat infrastruktur tersebut bukan sebagai tempat penampungan kemanusiaan, melainkan alat kontrol demografi.
Wissam Afifa, seorang analis politik yang berbasis di Gaza, menilai penggunaan teknologi pengenal wajah di titik pemeriksaan tersebut sebagai bentuk tekanan psikologis dan fisik bagi warga yang ingin kembali ke rumah mereka.
"Mekanisme ini dirancang untuk menghalangi kepulangan warga. Warga Palestina akan menghadapi risiko interogasi dan penahanan di pos pemeriksaan yang dikelola Israel," kata Afifa kepada Al Jazeera.
Ia menambahkan bahwa infrastruktur ini mempertegas kesan bahwa "Israel sedang membangun infrastruktur keamanan permanen, bukan sebuah kedaulatan."
Geografi Baru Gaza
Data lapangan menunjukkan bahwa militer Israel kini memiliki kehadiran fisik di sekitar 58 persen wilayah Jalur Gaza.
Afifa mencatat bahwa sekitar 70 persen wilayah saat ini berada di bawah pengelolaan militer langsung melalui zona penyangga atau yang disebut sebagai "garis kuning."
Di depan parlemen Israel (Knesset) pada hari Senin, Netanyahu menyatakan bahwa fase berikutnya adalah demiliterisasi, sebuah sinyal bahwa pendudukan militer belum memiliki batas waktu yang jelas.
Bagi lebih dari dua juta penduduk Gaza, harapan akan perdamaian pasca-pembebasan tawanan kini bersinggungan dengan realitas pembangunan dinding-dinding pengawasan baru. "Dunia menyaksikan pertunjukan perdamaian, sementara dinding penjara sedang diperkuat," pungkas Afifa.
Editor: Redaktur TVRINews
