Kementerian ESDM Bakal Terbitkan 313 Wilayah Pertambangan Rakyat Baru

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menerbitkan 313 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) baru di beberapa wilayah di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengatakan pemerintah menerima usulan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) terkait penyesuaian terhadap 322 WPR.

Pengajuan tersebut berdasarkan Konsultasi Rencana Penyesuaian Wilayah Pertambangan Tahun 2025 untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Adapun wilayah pertambangan ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah ditentukan oleh Pemprov sesuai dengan kewenangannya dengan berkonsultasi dengan DPR.

"Wilayah pertambangan dapat dilakukan perubahan paling banyak satu kali dalam jangka waktu lima tahun oleh Menteri berdasarkan hasil evaluasi," kata Yuliot saat Raker Komisi XII DPR, Kamis (29/1).

Yuliot mengatakan, Gubernur Sumatera Utara belum mengajukan penambahan WPR. Namun, terdapat 9 blok WPR yang telah ditetapkan di dalam Kepmen Wilayah Pertambangan tahun 2022 dan akan ditetapkan kembali apabila tidak ada usulan perubahan.

Pertambangan Rakyat Baru

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah mengusulkan perubahan terhadap 129 blok WPR ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi. Lalu, Gubernur Sumatera Barat mengusulkan terhadap 332 blok WPR, namun berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi akan ditetapkan 121 blok.

Selanjutnya, Gubernur Sulawesi Utara mengusulkan perubahan terhadap 63 blok WPR yang ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi. Dengan demikian, total WPR baru yang akan diterbitkan sebanyak 313 WPR. Nantinya, penetapan WPR tersebut akan dilakukan melalui penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen).

"Perubahan wilayah pertambangan tidak mengurangi atau menghapus wilayah izin usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, dan wilayah izin usaha pertambangan khusus yang telah memiliki IUP, IPR, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian serta SIPB yang masih berlaku," katanya.

Berikut rincian WPR baru yang akan diterbitkan:

Sumatera Utara

• Kabupaten Mandailing Natal: 8 blok, komoditas mineral logam

• Kabupaten Toba: 1 blok, komoditas mineral logam

• Kalimantan Tengah

• Kabupaten Pulang Pisau: 6 blok, komoditas emas

• Kabupaten Sukamara: 1 blok, komoditas pasir.

• Kabupaten Kotawaringin Barat: 14 blok, komoditas emas

• Kabupaten Gunung Mas: 13 blok, komoditas emas

• Kabupaten: Murung Raya: 95 blok, komoditas emas

Sumatera Barat

• Kabupaten Agam: 5 blok, komoditas batuan

• Kabupaten Dharmasraya: 35 blok, mineral logam & batuan

• Kabupaten Pasaman: 12 blok, komoditas emas DMP

• Kabupaten Pasaman Barat: 7 blok, komoditas emas DMP

• Kabupaten Sijunjung: 31 blok, komoditas batuan & mineral logam

• Kabupaten Solok: 17 blok, komoditas emas dan batuan

• Kabupaten Solok Selatan: 10 blok, komoditas pasar batu

• Kabupaten Tanah Datar: 4 blok, komoditas pasar batu

Sulawesi Utara:

• Kabupaten Minahasa Utara: 4 blok, komoditas emas

• Kabupaten Minahasa Tenggara: 24 blok, komoditas emas

• Kabupaten Bolaang Mongondow: 2 blok, komoditas emas

• Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan: 5 blok, komoditas emas

• Kabupaten Bolaang Mongondow Timur: 25 blok, komoditas, emas

• Kabupaten Bolaang Mongondow Utara: 3 blok, komoditas emas