Pemerintah Bangun 141.000 Unit Apartemen di Bekasi

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berencana membangun 141.000 unit apartemen di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah bertekad memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang layak dan terjangkau sekaligus mengerem alih fungsi lahan produktif.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait didampingi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara resmi turut dalam kegiatan pembersihan lahan calon kawasan apartemen di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis (29/1/2026).

Lokasi pembangunan menggunakan lahan Meikarta seluas 10 hektar. Apartemen dibangun di tiga area di mana setiap area ada 18 menara (tower) yang masing-masing berisi 2.600 unit hunian. Adapun setiap menara dibangun setinggi 32 lantai dilengkapi fasilitas umum dan sosial, seperti pertokoan, tempat parkir, tempat ibadah, dan kawasan hijau.

Maruarar mengatakan, proyek hunian di Bekasi akan menjadi terbesar yang dibangun selama ini. Hunian vertikal ini akan menyasar para pekerja di Bekasi dan juga warga Bekasi yang belum memiliki rumah tinggal layak.

”Kami sudah berdiskusi dengan berbagai pihak. Dengan UMR (Upah Minimum Regional) Bekasi, kemungkinan harga cicilan apartemen sekitar Rp 1 jutaan per bulan. Kami minta Pemerintah Kabupaten Bekasi turut membantu memberi subsidi agar warganya bisa mencicil dengan harga yang lebih terjangkau,” kata Maruarar.

Kabupaten Bekasi merupakan daerah dengan kawasan industri terluas di Asia Tenggara sekaligus wilayah penyangga Jakarta. Jutaan orang bekerja di sejumlah kawasan industri di Kabupaten Bekasi, yang menerapkan UMR tahun 2026 sebesar Rp 5,93 juta per bulan.

Dedi mengatakan, kebutuhan perumahan di Kabupaten Bekasi kian tinggi seiring dengan banyaknya industri yang dibangun. Apalagi, Bekasi kini menyandang status sebagai salah satu kawasan yang dengan upah minimum tertinggi di Indonesia.

”Dampaknya banyak orang yang ingin bekerja di sini. Ini membuat kebutuhan tempat tinggal menjadi naik,” katanya.

Selama ini kebutuhan perumahan di Bekasi mengandalkan rumah tapak. Hal yang menjadi persoalan adalah sebagian dari perumahan itu dibangun di kawasan bekas rawa, pertanian, dan sempadan sungai. Akibatnya, saat ada cuaca ekstrem, kawasan yang seharusnya menjadi tempat penyerapan air itu rawan kena banjir.

Konsep hunian vertikal diharapkan bisa menjawab persoalan tersebut. Dengan lahan 10 hektar, jumlah unit yang terbangun bisa mencapai 141.000 unit. Jika menggunakan rumah tapak, luasan lahan yang diperlukan akan jauh lebih luas.

Project Manager Pembangunan Apartemen Bekasi Fritz Atmojo mengatakan, apartemen yang dibangun didesain terjangkau oleh masyarakat. Ini mengakomodasi kebutuhan pekerja di Bekasi, terutama yang berpenghasilan UMR.

Akan ada tiga pilihan tipe unit apartemen, yakni satu kamar dengan luas 25 meter persegi, dua kamar dengan luas 37 meter persegi, dan tiga kamar seluas 45 meter persegi. Area kompleks apartemen ini juga tak jauh dari berbagai fasilitas umum dan kawasan industri di Bekasi.

Kawasan industri Bekasi, misalnya, hanya berjarak 2 kilometer dari kompleks apartemen. Adapun masjid hanya berjarak 1,2 km. Sekolah dasar pun berjarak 1 km, rumah sakit terdekat berjarak 3,5 km, dan pasar berjarak 9 menit dari area apartemen. Nantinya kawasan apartemen juga akan dilengkapi dengan kantor kepolisian dan area hijau.

Penanaman tiang pancang pertama area apartemen rencananya dilakukan pada 8 Maret 2026 dan penyerahan kunci unit hunian diharapkan sudah bisa dilakukan pada 17 Agustus 2028.

Azmi, pengemudi ojek daring di Bekasi, menyambut gembira rencana pembangunan apartemen dengan harga terjangkau. Baginya, memiliki rumah yang layak adalah impiannya.

Saat ini dengan penghasilan sekitar Rp 4 juta per bulan menarik ojek daring, Azmi hanya mampu mengontrak sepetak rumah Rp 700.000 per bulan.

Petak rumah hanya berukuran 3 meter x 6 meter dan disekat tiga ruangan. Padahal, ia memiliki dua anak, yang saat dewasa membutuhkan ruang privasi tersendiri.

Adanya tawaran unit apartemen dengan luasan yang memadai membuatnya tergiur. Namun, ia tetap berharap cicilan unit apartemen tidak melampaui Rp 1 juta per bulan.

Maruarar meminta agar Pemerintah Kabupaten Bekasi turut membantu warganya memeroleh unit apartemen terjangkau lewat subsidi. “Jadi ini perlu kerja bersama, tidak hanya pusat, tapi juga pemerintah provinsi dan kabupaten,” kata Maruarar.

Menurut Maruarar, pembangunan apartemen juga akan menguntungkan Pemkab Bekasi karena investasi pembangunan area apartemen ini bisa mencapai Rp 40 triliun bahkan lebih. Tenaga kerja tambahnya, tentu akan banyak terserap.

Agar kesempatan kerja bisa digunakan warga Bekasi, Maruarar juga akan membuka pelatihan bagi warga khusus Bekasi. “Karena banyaknya peluang kerja, kami juga akan mengajak para broker dan pengembang perumahan untuk memberi pelatihan bagi warga di Bekasi agar mereka bisa belajar menjadi broker atau berbisnis lain,” katanya.