Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Bekasi
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi memulai tahapan awal pembangunan rusun subsidi untuk rakyat di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, pada Kamis, 29 Januari 2026.
Proyek ini ditandai dengan dimulainya proses land clearing sebagai langkah awal penyediaan hunian bagi masyarakat di kawasan industri dengan jumlah penduduk yang terus meningkat.
Menteri PKP, Maruarar Sirait menegaskan bahwa lahan Meikarta yang digunakan dalam proyek ini telah dinyatakan clean and clear secara hukum setelah dilakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dilakukan untuk memastikan pembangunan rusun berjalan tanpa hambatan hukum di kemudian hari.
"Saya meminta kepada Bupati Bekasi agar memastikan seluruh perizinan pembangunan rusun subsidi ini dilakukan sesuai aturan, bersih, dan transparan. Kita ingin proyek ini berjalan cepat, tetapi tetap akuntabel dan bebas dari persoalan hukum," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Kamis, 29 Januari 2026.
Kemudian, Maruarar juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas dukungan yang konsisten terhadap program perumahan rakyat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat yang terus mendukung pelaksanaan program perumahan di Jawa Barat. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan penyediaan hunian layak bagi rakyat," ungkapnya.
Dalam proyek ini, pemerintah menyiapkan tiga bidang lahan dengan total luas 30 hektare. Pada tahap pertama, lahan seluas 10 hektare akan dibangun 18 tower setinggi 32 lantai, masing-masing berisi sekitar 2.300 unit. Dengan demikian, pada tahap awal akan tersedia sekitar 47.000 unit, dan secara keseluruhan ditargetkan mencapai 141.000 unit rusun subsidi.
Pembangunan rusun subsidi Meikarta akan dilaksanakan dalam empat tahap. Setelah land clearing, pemasangan tiang pancang dijadwalkan mulai 8 Maret 2026, pembangunan struktur ke atas dimulai 17 Agustus 2026, dan serah terima kunci ditargetkan berlangsung pada 8 Agustus 2028.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pembangunan rusun subsidi di Meikarta merupakan jawaban atas persoalan hunian di Kabupaten Bekasi yang selama ini menjadi kawasan industri dengan keterbatasan lahan.
"Jumlah penduduk di Bekasi sangat besar karena kawasan industri, sementara lahannya terbatas. Rusun subsidi ini adalah solusi nyata untuk menjawab persoalan tersebut dan akan menjadi contoh bagi daerah lain di Jawa Barat," kata Dedi.
Ia juga menegaskan komitmen Pemprov Jawa Barat untuk memperkuat regulasi agar pertumbuhan industri sejalan dengan penyediaan hunian bagi masyarakat.
"Dalam waktu dekat, saya akan menerbitkan Peraturan Gubernur yang mewajibkan setiap kawasan industri menyiapkan kawasan perumahan, termasuk rusun seperti ini. Industri harus tumbuh bersama kesejahteraan pekerjanya," tegas Dedi.
Selain lokasinya yang berada di kawasan premium dan dekat dengan pusat industri, rusun subsidi Meikarta juga dinilai memiliki pangsa pasar tinggi.
Adapun terkait harga, pemerintah pusat dan daerah masih akan membahas skema terbaik agar hunian tersebut tetap terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat.
Editor: Redaktur TVRINews
