JAKARTA – Praktisi hukum, Farhat Abbas menilai, isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sarat muatan politis dan digulirkan karena adanya motif ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Farhat dalam program Interupsi bertajuk “Pecah Kongsi, Eggi–Damai Lapor Polisi” yang disiarkan iNews TV, Kamis (29/1/2026).
Farhat mencontohkan penyelesaian secara restorative justice, dalam gugatan perdata terkait ijazah Jokowi yang diajukan eks Wakil Menteri Desa, Paiman Raharjo, terhadap Bambang Suryadi Bitor dan Hermanto.
"Pada perkara gugatan perdata Profesor Paiman, itu kita sudah damai. Bahkan mereka meminta maaf dan menyatakan bahwa tuduhan ijazah dicetak di Pasar Pramuka itu tidak benar," ujar Farhat.
Ia menambahkan, Roy Suryo sempat tidak hadir dalam forum mediasi gugatan tersebut. Padahal, menurut Farhat, forum itu seharusnya menjadi kesempatan untuk melihat langsung ijazah Jokowi.
“Kalau waktu itu mereka hadir di sidang, tamat permainan ini. Ini kan menyangkut politik. Ada agenda politik di sini,” ucapnya.
