JAKARTA – Praktisi hukum, Farhat Abbas menilai, isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sarat muatan politis dan digulirkan karena adanya motif ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Farhat dalam program Interupsi bertajuk “Pecah Kongsi, Eggi–Damai Lapor Polisi” yang disiarkan iNews TV, Kamis (29/1/2026).
Farhat mencontohkan penyelesaian secara restorative justice, dalam gugatan perdata terkait ijazah Jokowi yang diajukan eks Wakil Menteri Desa, Paiman Raharjo, terhadap Bambang Suryadi Bitor dan Hermanto.
"Pada perkara gugatan perdata Profesor Paiman, itu kita sudah damai. Bahkan mereka meminta maaf dan menyatakan bahwa tuduhan ijazah dicetak di Pasar Pramuka itu tidak benar," ujar Farhat.
Ia menambahkan, Roy Suryo sempat tidak hadir dalam forum mediasi gugatan tersebut. Padahal, menurut Farhat, forum itu seharusnya menjadi kesempatan untuk melihat langsung ijazah Jokowi.
“Kalau waktu itu mereka hadir di sidang, tamat permainan ini. Ini kan menyangkut politik. Ada agenda politik di sini,” ucapnya.
Farhat pun meyakini bahwa isu ijazah Jokowi bukan murni persoalan hukum, melainkan bagian dari skenario politis yang dimainkan pihak tertentu.
“Mereka ini menurut saya hanya boneka-boneka, topeng-topeng yang seolah-olah idealis membela rakyat. Padahal rakyat yang mana yang dibela?” tambah Farhat.
Lebih lanjut, Farhat menilai isu tersebut juga kuat bermuatan motif ekonomi. Ia menyoroti tindakan sejumlah pihak yang dinilainya sudah melampaui batas, bahkan menyeret keluarga Presiden Jokowi.
“Makanya saya menilai ini terjadi karena motif ekonomi. Kenapa mereka berani menyerang sampai ke anak Pak Jokowi, bahkan sampai ke makam ibunya. Mereka pura-pura nyekar, tapi sebenarnya mengejek,” katanya.
Farhat pun mempertanyakan etika dan tanggung jawab profesi sebagai praktisi hukum atas tindakan tersebut.
“Sebagai lawyer, kok bisa seperti ini? Jangan-jangan mereka ini dibayar lebih mahal lagi,” pungkasnya.
Original Article
