Kolaborasi Media Asing: Peluang Jurnalisme atau Jalan Pintas Etika?

Kolaborasi media asing sering dipromosikan sebagai tanda kemajuan jurnalisme: lintas batas, lintas perspektif, dan lintas kepentingan. Bagi media lokal, kerja sama semacam ini kerap dipandang sebagai loncatan reputasi, bahkan legitimasi.

Namun di balik euforia kolaborasi global, muncul pertanyaan mendasar yang jarang diajukan secara jujur: Apakah kolaborasi tersebut benar-benar memperkuat etika jurnalistik, atau justru melemahkan kemandirian media lokal itu sendiri?

Pertanyaan ini menjadi relevan ketika praktik penggunaan konten dari akun media sosial personal tanpa persetujuan yang jelas dianggap wajar selama dilakukan atas nama kepentingan publik atau kerja jurnalistik.

Pada titik inilah kolaborasi perlu dibaca secara kritis, bukan sebagai simbol kemajuan semata, melainkan sebagai praktik yang harus diuji secara etika dan logika.

Dalam hukum Indonesia, konten yang dihasilkan akun personal—baik berupa tulisan, foto, maupun visual—merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta sejak pertama kali diwujudkan.

Namun, persoalan ini tidak berhenti pada aspek legal. Dalam jurnalisme, hak cipta juga berkaitan dengan cara media menghormati asal-usul informasi.

Mengambil konten personal tanpa izin—meskipun disertai penyebutan sumber—berisiko mengaburkan batas antara verifikasi dan apropriasi. Jurnalisme yang bertanggung jawab bukan hanya soal menyampaikan informasi yang benar, melainkan juga tentang bagaimana informasi itu diperoleh dan dengan standar apa ia diproses.

Mengabaikan hak cipta berarti mengabaikan asal-usul pengetahuan yang dipakai dalam berita.

Dalam kajian media, dikenal konsep media capture: kondisi ketika media kehilangan independensinya karena tekanan eksternal. Capture tidak selalu hadir dalam bentuk intervensi politik atau ekonomi. Dalam konteks kolaborasi internasional, ia kerap muncul secara lebih halus melalui daya tarik reputasi global.

Media lokal terkadang mengadopsi kerangka narasi media asing tanpa jarak kritis yang memadai. Afiliasi internasional diperlakukan sebagai jaminan kredibilitas, sehingga proses editorial lokal menjadi longgar. Dalam situasi ini, kolaborasi tidak lagi memperluas perspektif, melainkan berpotensi menyempitkan otonomi redaksi.

Kolaborasi seharusnya memperkuat kapasitas berpikir media lokal, bukan menggantikannya.

Persoalan lain yang jarang dibahas adalah ketidakadilan epistemik, yaitu ketika pengetahuan dan pengalaman individu atau komunitas lokal diperlakukan sekadar sebagai bahan mentah, bukan sebagai narasi yang memiliki pemilik dan konteks.

Akun media sosial personal sering berada pada posisi ambigu: cukup dekat untuk dieksploitasi, tetapi terlalu lemah untuk dilindungi secara institusional. Pengalaman personal diserap ke dalam laporan besar, sementara hak subjek atas persetujuan, konteks, dan kontrol narasi kerap terabaikan.

Kepentingan publik bukan alasan untuk meniadakan hak seseorang atas cerita yang ia hasilkan.

Dari sudut pandang kajian media postkolonial, praktik ini mencerminkan pola lama: realitas lokal baru dianggap sah setelah divalidasi oleh institusi global. Media lokal cenderung lebih percaya pada narasi asing dibandingkan proses verifikasi langsung terhadap sumber di wilayahnya sendiri.

Ketergantungan semacam ini berisiko menggerus peran utama media lokal sebagai penjaga konteks dan penafsir realitas setempat. Alih-alih menjadi institusi yang kritis dan berdaulat, media justru berfungsi sebagai perpanjangan narasi eksternal.

Ketika media lokal memerlukan pengakuan asing untuk mempercayai realitasnya sendiri, yang terancam bukan hanya etika, melainkan juga kemandirian jurnalistik.

Jurnalisme investigasi mensyaratkan proses yang ketat: verifikasi berlapis, konfirmasi kepada pemilik data, dan transparansi penggunaan materi. Mengambil konten personal tanpa izin—lalu menyusunnya dalam laporan investigatif—berisiko mereduksi proses tersebut menjadi sekadar reproduksi narasi.

Investigasi dimulai dari verifikasi dan persetujuan, bukan dari asumsi bahwa semua data bersifat publik.

Tanpa kehati-hatian ini, label “investigasi” kehilangan maknanya dan berubah menjadi gaya penyajian semata.

Praktik yang mengaburkan batas antara kepentingan publik dan hak individu berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang: menurunnya kepercayaan publik, melemahnya standar etika redaksi, dan meningkatnya kerentanan media, baik secara hukum maupun moral.

Pada dasarnya, kolaborasi media asing bukanlah sebuah masalah. Dalam banyak kasus, ia justru membuka ruang pertukaran pengetahuan dan solidaritas lintas batas. Namun, kolaborasi hanya akan bermakna jika dijalankan dengan kesadaran etika dan kemandirian berpikir.

Media lokal memiliki peran yang tidak bisa digantikan: memahami konteks, menghormati sumber, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan hak individu.

Ketika prinsip-prinsip ini dikorbankan demi kecepatan atau pengakuan global, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi, melainkan juga kepercayaan publik itu sendiri.

Pada akhirnya, jurnalisme yang kuat bukan diukur dari seberapa luas jaringannya, melainkan dari seberapa teguh ia memegang etika. Media lokal tidak perlu menjadi kecil di hadapan media asing; yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk tetap kritis, termasuk terhadap kolaborasi yang tampak progresif, tetapi diam-diam menggerus batas-batas etika.