Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Prancis mengumumkan rencana untuk menggantikan platform konferensi video asal Amerika Serikat, seperti Microsoft Teams dan Zoom, dengan platform buatan dalam negeri bernama Visio.
Platform tersebut ditargetkan digunakan di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah pada 2027.
Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi nasional Prancis untuk mengurangi ketergantungan pada penyedia teknologi asing dan memperkuat kedaulatan digital, terutama dalam pengelolaan infrastruktur komunikasi pemerintah yang bersifat krusial.
Menteri Urusan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Negara Prancis, David Amiel, mengatakan langkah tersebut bertujuan menghentikan penggunaan solusi non-Eropa.
"Tujuannya adalah mengakhiri penggunaan solusi non-Eropa dan menjamin keamanan serta kerahasiaan komunikasi elektronik publik dengan mengandalkan alat yang kuat dan berdaulat," ujar Amiel, dikutip dari EuroNews, Kamis (20/1/2026).
- Ramai-ramai Perusahaan PHK Karyawan di 2026, Datanya Parah
- Bekasi Diguyur Rp 75 Triliun, Bangun Sumber Duit Masa Depan
Visio merupakan platform konferensi video yang dikembangkan di dalam negeri dan telah menjalani uji coba selama satu tahun. Saat ini, platform tersebut telah digunakan oleh sekitar 40.000 pengguna di lingkungan pemerintahan.
Platform ini menjadi bagian dari program Suite Numérique, sebuah ekosistem alat digital berdaulat yang dirancang untuk menggantikan layanan daring asal Amerika Serikat seperti Gmail dan Slack. Suite Numérique ditujukan khusus untuk aparatur sipil negara dan tidak diperuntukkan bagi masyarakat umum maupun sektor swasta.
Visio dilengkapi fitur transkripsi rapat dan identifikasi pembicara berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan bersama startup Prancis, Pyannote.
Infrastruktur platform ini juga dihosting di sovereign cloud milik Outscale, anak usaha Dassault Systèmes.
Pemerintah memperkirakan peralihan ke Visio dapat menekan biaya lisensi perangkat lunak hingga 1 juta euro per tahun untuk setiap 100.000 pengguna.
Selain efisiensi biaya, kebijakan ini juga dipicu oleh kekhawatiran Eropa terhadap ketergantungan berlebih pada infrastruktur TI Amerika Serikat, terutama setelah terjadinya gangguan layanan cloud AS pada tahun lalu.
Menurut Amiel, strategi ini mencerminkan komitmen Prancis menjaga kedaulatan digital di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.
"Strategi ini menegaskan komitmen Prancis terhadap kedaulatan digital di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik serta kekhawatiran akan pengawasan asing maupun gangguan layanan," pungkasnya.
(dem/dem)
