Satgas Matangkan Validasi Data untuk Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh

Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mematangkan validasi data untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Tahapan ini dnilai sangat penting untuk mempercepat pemulihan Aceh yang dilanda banjir dan longsor pada akhir November 2025.

Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh Safrizal Zakaria Ali dalam siaran pers, Kamis (29/1/2026), mengatakan, pihaknya sedang mematangkan kesiapan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Hal itu dimulai dengan memvalidasi data untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Validasi data dilakukan bersama instansi terkait dari tingkat daerah hingga pusat dalam rapat koordinasi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Banda Aceh, Rabu (28/1/2029). Data yang dimatangkan sejauh ini berasal dari kluster infrastruktur, antara lain jalan nasional sebanyak 67 titik, jalan provinsi 87 titik, dan jalan kabupaten/kota 2.149 titik.

Selain itu, ada jembatan permanen 1.091 unit, terdiri dari jembatan nasional 34 titik, jembatan provinsi 98 titik, dan jembatan kabupaten/kota 959 titik. Selain itu, jembatan darurat atau bailey 59 unit, meliputi 18 unit telah selesai dibangun, 6 unit sedang dibangun, dan 35 unit dalam tahap perencanaan. Selanjutnya, 68 titik normalisasi daerah aliran sungai (DAS), 612 titik pengaman sungai, 892 titik irigasi, 31 titik pengaman pantai, dan 44 titik sumur bor.

”Validasi data sangat penting, mulai dari pengkajian kebutuhan pascabencana (jitupasna), rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P), dan rencana aksi yang sudah disusun oleh Kementerian PU (Pekerjaan Umum), termasuk kroscek langsung kondisi lapangan. Itu semua harus jelas pembagian wilayah kerjanya, antara tanggung jawab kabupaten/kota, provinsi, ataupun pusat. Dengan begitu, kita bisa kebut semua tataran pelaksaannya,” ujar Safrizal.

Safrizal menuturkan, proses pengadaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan sesuai dengan data yang akurat. Dengan demikian, proses pengerjaan tidak tumpang tindih antara kewenangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, provinsi, atau APBN. Data yang akurat pun memungkinkan pengerjaan yang terukur, akuntabel, dan transparan.

Di samping itu, pemerintah daerah turut didorong memperkuat kolaborasi dengan berbagai lembaga nonpemerintah, tak terkecuali dengan sektor swasta. ”Hal itu sangat berguna untuk membantu percepatan proses pengerjaan yang telah, sedang, dan akan dilakukan,” kata Safrizal.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Wida Nurfaida menyampaikan, pihaknya sudah memobilisasi 1.377 personel Kementerian PU dan 44.954 pekerja, meliputi 30.119 tenaga kerja lokal yang dihimpun melalui mekanisme padat karya. Mereka pun telah menurunkan 1.937 alat berat. Semuanya dikerahkan untuk pemulihan pascabencana di Sumatera, termasuk ke Aceh.

”Rencana induk dan rencana aksi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dari Kementerian PU sudah rampung. Untuk di Aceh, anggaran tahun 2026 yang diusulkan sebesar Rp 39,49 triliun. Kami ditargetkan untuk melakukan pembangunan yang lebih baik daripada kondisi semula (sebelum bencana),” kata Wida.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dalam kunjungan ke wilayah terdampak bencana di Aceh Timur dan Aceh Utara, Kamis menyatakan, pihaknya memastikan bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) di Aceh berjalan sesuai target. Di Kampung Pante Rambong, Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur, misalnya, pembangunan 102 unit huntara dari total target 1.451 unit telah selesai dibangun.

Sebanyak 102 unit huntara itu pun sudah diserahkan secara simbolis oleh Suharyanto kepada para keluarga penerima manfaat. Sisanya, sebanyak 1.349 unit, sedang dikerjakan dan ditargetkan rampung sebelum Ramadhan. Huntara disediakan untuk korban hingga perbaikan atau pembangunan hunian tetap (huntap) tuntas.

Secara umum, kata Suharyanto, pihaknya optimistis pembangunan semua huntara di Aceh tuntas dalam waktu dekat agar tidak ada warga yang beribadah Ramadhan di pengungsian. ”Ini diharapkan mendukung percepatan pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, BNPB terus menyalurkan dana tunggu hunian (DTH) kepada keluarga terdampak yang tidak bersedia tinggal di huntara. DTH menjadi alternatif keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi keluarga yang memilih menyewa tempat tinggal secara mandiri atau menumpang tinggal di rumah saudara atau kerabatnya.

Paling tidak, hingga Kamis, sebanyak 294 kepala keluarga (KK) di Aceh Timur telah menerima DTH melalui transfer bank yang ditunjuk BNPB. DTH yang disalurkan Rp 600.000 per KK per bulan untuk tiga bulan, yakni dari Januari hingga Maret.

DTH diberikan hingga huntap atau hunian permanen selesai dibangun dan bisa ditempati korban. ”Jika selama tiga bulan ke depan huntap belum tuntas, kami akan kembali menyalurkan DTH kepada yang berhak,” ujar Suharyanto.

Jika selama tiga bulan ke depan huntap belum tuntas, kami akan kembali menyalurkan DTH kepada yang berhak.

Sebelumnya, pada Rabu (28/1/2026), BNPB menyalurkan DTH tahap pertama kepada 86 KK di Aceh Tamiang. Rinciannya, 45 KK penerima yang berasal dari wilayah Kecamatan Kejuruan Muda, 26 KK dari Kecamatan Bendahara, dan 15 KK dari Kecamatan Banda Mulia.

Kepala Pusat Data Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menuturkan, penyaluran DTH tahap selanjutnya masih dalam proses persiapan. Setidaknya, ada 173 KK di Aceh Tamiang yang akan menerima DTH tahap kedua yang direncanakan mulai disalurkan pada Kamis. ”Akan tetapi, transfer DTH itu akan dilakukan secara bertahap,” terangnya.