Laporan: Sakinah Fitrianti
HARIAN FAJAR, PANGKEP – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di wilayah pesisir Kabupaten Pangkep berjalan tanpa kehadiran perempuan pengikat rumput laut. Para ibu pesisir di salah satu perkambungan pesisir yaitu di Kampung Bangkala, Desa Bonto Manai tak pernah diundang atau diberi informasi.
Ironisnya, kebutuhan paling mendasar dari perlindungan kerja hingga akses bantuan sosial, tak pernah tersampaikan dalam forum resmi desa.
Padahal, di balik tingginya produksi rumput laut di wilayah pesisir dan kepulauan Kabupaten Pangkep, buruh perempuan ini punya peran strategis. Mereka berperan sebagai pengikat bibit rumput laut yang masih berada dalam posisi terpinggirkan. Meski menjadi bagian penting dalam rantai produksi, mereka belum tersentuh bantuan nelayan serta minim perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.
Hal itu mendapat sorotan dari aktivis Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Pangkep, Haniah. Ia kerap menyaksikan langsung lemahnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pekerja perempuan pengikat rumput laut.
Di lapangan, banyak perempuan yang bekerja tanpa menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan. Padahal, mereka bersentuhan langsung dengan bibit rumput laut dalam waktu lama.
“Perempuan berperan penting dalam peningkatan produktivitas rumput laut, tetapi sangat disayangkan mereka bekerja tanpa perlindungan kesehatan dan keselamatan. Bahkan bantuan nelayan selama ini hanya diperuntukkan bagi nelayan laki-laki,” katanya.
Menurut Haniah, peran perempuan dalam rantai produksi rumput laut tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain bekerja sebagai pengikat bibit, banyak dari mereka juga memikul peran ganda sebagai pengelola rumah tangga demi memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi.
“Perempuan rela berada di posisi peran ganda agar dapur tetap berasap. Namun kontribusi mereka masih belum mendapatkan pengakuan dan dukungan yang adil,” tuturnya.
Pihaknya pun mendorong pemerintah daerah agar mulai melirik kondisi para pekerja perempuan pengikat rumput laut di wilayah kepulauan dan pesisir. Dukungan yang dibutuhkan tidak hanya berupa bantuan sarung tangan sebagai alat pelindung kerja, tetapi juga pemeriksaan kesehatan secara berkala.
Selain itu, Haniah menekankan pentingnya pelatihan pengelolaan rumput laut bagi perempuan agar mereka tidak selamanya berada pada posisi buruh, melainkan bisa lebih berdaya dan memiliki nilai tambah secara ekonomi.
“Pelatihan-pelatihan pengelolaan rumput laut sangat dibutuhkan agar perempuan bisa naik kelas, mandiri, dan memiliki posisi tawar yang lebih kuat,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Pangkep menyiapkan sejumlah skema bantuan untuk memperkuat sektor budidaya rumput laut pada tahun 2025 lalu. Dukungan tersebut bersumber dari APBD kabupaten, APBD provinsi, hingga kerja sama dengan lembaga nonpemerintah internasional, yang menyasar wilayah pesisir dan kepulauan sebagai sentra utama produksi.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep, Muh Amril, mengatakan bahwa melalui APBD Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2025, Dinas Perikanan menyalurkan bantuan berupa tali rumput laut.
Bantuan ini diprioritaskan untuk wilayah kepulauan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan sarana produksi.
“Untuk tahun 2025 dari APBD kabupaten melalui Dinas Perikanan, ada bantuan berupa tali rumput laut untuk wilayah Kecamatan Liukang Kalmas,” jelasnya.
Rangkaian bantuan dari berbagai sumber ini menurutnya, mencerminkan upaya berlapis pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan sektor rumput laut.
“Dengan intervensi yang menyasar sarana produksi, bibit unggul, hingga model pemberdayaan kelompok, Pemkab Pangkep berharap produktivitas dan kesejahteraan pembudi daya rumput laut dapat meningkat secara berkelanjutan,” tambahnya.
Terpisah, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, M Rian Ady Saputra, menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong transformasi pelayanan publik hingga ke tingkat desa melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari adaptasi birokrasi terhadap perkembangan zaman sekaligus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa,” jelasnya, Rabu, 28 Januari 2026.
Ia mengungkap bahwa, salah satu inovasi yang kini mulai diterapkan adalah sistem penjaringan aspirasi warga berbasis digital.
“Inovasi ini diharapkan mampu memangkas jarak antara masyarakat dan pemerintah desa, sekaligus menciptakan ruang komunikasi yang lebih terbuka dan transparan,” tuturnya.
Lanjut dijelaskan bahwa pihaknya telah memiliki program inovasi berbasis digitalisasi dengan memanfaatkan media Google Form dan QR Code. Program ini diterapkan dalam aksi perubahan bertajuk Jaring Aspirasi Warga Desa.
Menurut Ady sapaannya, inovasi tersebut dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, keluhan, hingga saran terkait pelayanan maupun pembangunan desa. Dengan sistem digital, warga tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu untuk menyuarakan pendapatnya.
“Itu bentuknya pakai Google Form berbasis barcode. Jadi semua orang bisa sampaikan aspirasinya,” bebernya. (mgs)
