Laporan: Sakinah Fitrianti
HARIAN FAJAR, PANGKEP – Dengan upah hanya Rp4.000 per tali, perempuan pengikat rumput laut di Kampung Bangkala bertahan hidup di tengah kerja berat dan risiko kesehatan.
Keterbatasan ekonomi mereka semakin diperparah oleh tertutupnya akses informasi. Mulai dari bantuan sosial, hingga musrenbang desa, yang tak pernah melibatkan mereka sebagai bagian dari perencanaan pembangunan.
Pagi itu, Rabu, 21 Januari 2026, Kampung Bangkala di Desa Bonto Manai, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, menyambut dengan kesunyian yang nyaris sempurna. Jalanan desa lengang. Hanya jejak ban motor yang tampak samar di tanah. Angin laut membawa aroma asin yang bercampur bau lumpur sungai. Di kampung pesisir ini, kehidupan berjalan pelan, namun penuh beban yang tak selalu terlihat.
Deretan rumah warga berdiri rapat. Sebagian besar rumah panggung tua yang menopang hidup di antara darat dan air. Di balik rumah-rumah itu, sebuah sungai mengalir tenang. Namun, ketenangan itu menipu. Saat hujan deras datang, sungai ini kerap meluap dan menjadi ancaman nyata bagi warga yang tinggal di bantaran. Rumahnya terancam akibat air pasang yang naik.
Sekitar pukul delapan pagi, aktivitas mulai tampak. Para ibu keluar dari rumah, membawa gulungan tali panjang berwarna biru dan karung berisi rumput laut basah. Mereka duduk bersila di teras rumah, di kolong rumah panggung, atau di lantai yang mulai retak. Di tangan merekalah, bibit rumput laut disiapkan untuk kembali ke laut.
Tali-tali yang mereka gunakan panjangnya bisa mencapai 15 hingga 20 meter dalam sekali bentangan. Potongan rumput laut diikat satu per satu dengan jarak yang sudah mereka hafal di luar kepala.
Pekerjaan ini menuntut ketelitian dan kesabaran, karena satu ikatan yang longgar bisa membuat bibit terlepas saat ditebar di laut.
Dalam sehari, para ibu di Kampung Bangkala rata-rata hanya mampu menyelesaikan empat hingga lima tali. Tidak lebih. Bukan karena mereka berhenti lebih cepat, melainkan karena pekerjaan ini menguras tenaga dan konsentrasi sejak pagi hingga sore.
Saya duduk di samping Kamriati, seorang ibu paruh baya yang sejak pagi tak berhenti mengikat. Tangannya bergerak cepat. Kulitnya tampak kasar kena air laut yang mengandung garam. “Mulai jam delapan sampai jam dua, kadang sampai sore,” katanya.
Upah yang diterima sangat kecil. Satu tali dihargai Rp4.000. Jika berhasil menyelesaikan lima tali, maka penghasilan sehari hanya sekitar Rp20.000. “Jarang, biasanya sampai Rp12.000,” ujar Kamriati, mengisyaratkan betapa minimnya penghasilan yang mereka terima.
Pekerjaan ini pun tidak selalu ada. Jika tidak ada paket rumput laut yang datang, maka tidak ada yang bisa dikerjakan. Tidak ada upah, tidak ada kepastian.
Yang membuat kondisi mereka semakin rentan, Kamriati dan ibu-ibu lainnya tidak tergabung dalam kelompok pembudidaya rumput laut. Mereka tidak tercatat sebagai pelaku usaha. Tidak pula masuk dalam kelompok tani atau kelompok nelayan.
“Kami ini cuma pekerja,” kata Kamriati pelan.
Status itu membuat mereka berada di luar sistem. Mereka hanya menerima paket rumput laut untuk diikat bibitnya, sebelum kemudian ditebar kembali ke laut oleh pihak lain. Setelah tali selesai diikat, pekerjaan mereka dianggap selesai. Tidak ada keterlibatan lanjutan. Tidak ada hak. Tidak ada perlindungan.
Karena hanya disebut sebagai pekerja, mereka tidak pernah tersentuh program pemberdayaan. Bantuan alat, pelatihan, atau akses modal, tidak pernah mereka rasakan.
Padahal, tangan merekalah yang menjadi bagian awal dari rantai produksi rumput laut.
Jarak mereka dengan bantuan sosial juga terasa begitu jauh. Untuk membeli beras senilai Rp100.000, itu bisa ia dapatkan ketika hasil mengikat rumput lautnya bersama sang suami, mencapai Rp200.000. Kamriati harus bekerja setidaknya selama sebulan untuk mendapatkan duit sejumlah itu. “Dalam sebulan, itu kalau tiap pekan minimal tiga hari mengikat, baru bisa beli beras. Itupun karena saya berdua suami mengikat rumput laut,” ucapnya lirih.
Masalah administrasi kian mempersempit ruang hidup mereka. Kartu bantuan yang pernah dimiliki Kamriati, kini tidak lagi aktif. “Hangus kartu saya. Sudah lima tahun,” ujar Kamriati.
Sejak itu, tidak pernah lagi ada bantuan yang datang.
Lebih dari itu, para ibu pengikat rumput laut ini juga tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Mereka mengaku tidak pernah menerima kabar, apalagi undangan, untuk mengikuti musrenbang desa.
Tidak ada ruang bagi mereka untuk menyampaikan kebutuhan sebagai pekerja rumput laut. Tidak ada forum untuk mengeluhkan upah rendah, kondisi kerja, atau dampak kesehatan yang mereka alami. “Tidak pernah sama sekali dilibatkan. Apalagi diundang di acara desa,” pungkasnya.
Ia telah bertahun-tahun menggantungkan hidup dari pekerjaan mengikat rumput laut. Namun di balik rutinitas itu, tak pernah ada perlindungan memadai yang ia terima. Tangannya bekerja langsung bersentuhan dengan air asin. Tanpa standar keselamatan kerja. Tanpa alat pelindung. Dan, tanpa jaminan kesehatan.
“Selama ini tidak pernah ada bantuan apa-apa. Apalagi informasi terkait bantuan. Kami tidak pernah menerima,” ungkap Ruga. Kalimat itu keluar tanpa emosi berlebih. Seolah sudah terlalu sering ia ulangi dalam hati. Tidak ada bantuan sarung tangan. Tidak pula perhatian terhadap dampak kesehatan yang ia alami.
Padahal, pekerjaannya menuntut kontak langsung dengan air laut hampir sepanjang hari.
Air garam yang terus mengenai kulit membuat kukunya rapuh. Beberapa jari kerap mengalami luka terbuka kecil yang sulit sembuh. “Kadang sakit, kadang gatal sekali. Kalau sudah begitu, mau tidak mau tetap kerja,” katanya.
Terpisah, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangkep, Zulfadly menyampaikan bahwa untuk musrenbang tingkat desa memang ada kuota yang diundang menjadi peserta perwakilan musrenbang di desa. “Ada unsur-unsur yang memang diundang untuk menghadiri musrenbang desa,” ucapnya. (fit)
