Said Abdullah Soroti IHSG Rontok: Koreksi MSCI Perlu Dikritisi dan Disikapi Bijak

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti tajam anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam dua hari terakhir. Menurutnya, tekanan yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari langkah MSCI yang akan mengeluarkan sejumlah emiten besar Indonesia dari pemeringkatan global mereka.

Dalam pandangan Said, MSCI berdalih terdapat persoalan free float, likuiditas riil, serta transparansi pada sejumlah emiten besar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kebijakan tersebut dinilai langsung memukul kepercayaan pasar dan memicu koreksi tajam di bursa saham nasional.

Said mencatat, dampak kebijakan MSCI terlihat jelas pada perdagangan Rabu, 28 Januari 2026, ketika IHSG anjlok hingga 7,3% dan memaksa otoritas bursa menerapkan trading halt.

Tekanan berlanjut pada perdagangan Kamis, 29 Januari 2026. IHSG sempat terperosok hingga minus 8,5% sebelum perlahan mengalami pemulihan. Menjelang penutupan, indeks akhirnya menguat dan berada di posisi minus 1,76%.

Dalam periode tersebut, Said menyebut dana asing tercatat keluar dari bursa mencapai Rp6,12 triliun. Angka itu belum termasuk transaksi hari yang sama, mengingat rekapitulasi penuh belum seluruhnya masuk.

Namun, data sementara menunjukkan kondisi yang mulai membaik. Nilai aksi beli tercatat lebih besar dibanding aksi jual, dengan surplus sekitar Rp6,1 triliun, meski nilai kapitalisasi pasar secara keseluruhan masih mengalami fluktuasi.

“Sejujurnya, melihat nilai kapitalisasi di IHSG dari perdagangan hari ini yang jauh lebih besar dibandingkan kemarin, di satu sisi menandakan kepercayaan pelaku pasar terhadap bursa saham Indonesia masih sangat besar,” kata Said.

Meski mengkritisi dampak kebijakan MSCI, Said menegaskan bahwa koreksi tersebut tidak seharusnya ditolak mentah-mentah. Ia mendorong agar pelaku pasar, otoritas bursa, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadikan catatan MSCI sebagai bahan pembenahan.

“Pelaku pasar, otoritas bursa, dan OJK harus menangkap pesan MSCI sebagai koreksi konstruktif untuk membangun bursa saham yang sehat,” ujarnya.

Menurut Said, keterbukaan terhadap masukan, terutama terkait pembenahan administrasi dan transparansi, merupakan langkah penting untuk memperkuat fondasi pasar modal Indonesia ke depan.

Ia juga menyoroti faktor kepercayaan dalam dunia bisnis. Kepercayaan terhadap lembaga yang dianggap kredibel, kata Said, sering kali memiliki pengaruh yang sangat besar.

“Saat lembaga mendapat kepercayaan, terkadang juga seperti memegang kuasa mengeluarkan ‘fatwa’, bahkan terkadang juga ‘fatwa’ itu dipatuhi tanpa reserve,” tegasnya.

Dalam pandangan Said, sikap kritis tetap diperlukan, terutama ketika sebuah lembaga pemeringkat memiliki pengaruh besar terhadap arus modal global.

Ia mengingatkan bahwa MSCI memiliki afiliasi dengan sejumlah pemain besar industri keuangan global.

“Saya tidak mau menuduh, tetapi sekedar menunjukkan, MSCI terafiliasi, ada Vanguard, Blackrock, dan State Street Global Advisory,” ujar Said.

Nama-nama tersebut juga dikenal sebagai pelaku aktif di pasar modal global dan memiliki keterkaitan dengan aktivitas perdagangan di BEI. Karena itu, Said menilai wajar apabila publik mempertanyakan dinamika di balik aksi jual dan beli yang terjadi dalam dua hari terakhir.

“Dari aksi jual kemarin dan aksi beli hari ini, dari pembalikan saham yang rendah lalu rebound, mereka tidak mendapatkan untung?” lanjutnya.

Menurut Said, di balik kepercayaan, publik tetap berhak menyimpan sikap kritis demi menjaga kejernihan pasar.

Said juga mengingatkan bahwa struktur pasar saham Indonesia hingga kini masih relatif dangkal. Jumlah investor saham domestik baru mencapai sekitar 19 juta, jauh tertinggal dibandingkan New York Stock Exchange yang memiliki sekitar 162 juta investor.

Kondisi tersebut, menurutnya, mencerminkan masih rendahnya inklusi dan literasi pasar modal di Indonesia. Bahkan, persoalan literasi kerap bersinggungan dengan aspek administratif.

“Rendahnya literasi itu kadang bahkan terkait soal pengisian administrasi, sebagaimana yang ditemukan oleh MSCI, dan hendaknya hal ini juga menjadi atensi dari OJK,” kata Said.

Lebih jauh, Said mengaku khawatir terhadap dampak gejolak pasar terhadap investor ritel, khususnya mereka yang baru mulai berinvestasi di saham.

“Saya justru mengkhawatirkan nasib para investor retail di saham, mereka baru investasi kecil kecilan, modal mereka bisa erosi, bahkan lenyap dalam sekejap,” ujarnya.

Ia menilai dampak tersebut bisa bersifat traumatis dan berpotensi membuat investor pemula enggan kembali ke pasar saham. Padahal, selama ini berbagai pihak tengah berupaya meningkatkan literasi dan jumlah investor domestik.

Terkait dugaan pengendalian saham oleh segelintir pihak, Said menilai penilaian tersebut masih terlalu dini apabila akar persoalannya hanya berkaitan dengan pembaruan administrasi.

“Terlalu dini sangkaan MSCI terkait kepemilikan saham yang hanya dikendalikan sedikit orang, dan tidak transparan, jika pangkal masalahnya di pembaruan administrasi yang tidak dilakukan oleh OJK,” tegasnya.

Karena itu, Said mendorong perlunya lembaga pembanding untuk memberikan second opinion terhadap laporan MSCI. Menurutnya, hal tersebut penting agar investor global tidak hanya disuguhi satu sudut pandang.

“Bukankah dalam dunia bisnis praktik second opinion itu sangatlah wajar, dan kita memerlukan itu saat ini,” ujarnya.

Ia berharap, masukan dan advisory terhadap pasar modal Indonesia benar-benar berfungsi untuk membangun ekosistem yang sehat dan berkelanjutan, bukan justru menjadi bagian dari praktik spekulatif yang merugikan investor.