Penulis: Fityan
TVRINews - Jakarta
Pemerintah pastikan banderol beras dan daging tidak naik meski permintaan Ramadan mulai meningkat.
Pemerintah Indonesia memberikan kepastian mengenai ketahanan pangan nasional di tengah persiapan menghadapi lonjakan permintaan menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengonfirmasi bahwa stok komoditas pokok strategis berada dalam posisi aman hingga tiga bulan ke depan.
Kepastian ini muncul usai Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di Jakarta, Kamis 29 Januari 2026.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, menegaskan bahwa pemantauan ketersediaan pangan merupakan prioritas utama sesuai dengan instruksi Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman.
“Kami terus memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadan dan Lebaran yang sudah di depan mata,” ujar Maino dalam keterangan resminya yang dikutip Jumat 30 Januari 2026.
Proyeksi Surplus Komoditas Utama
Berdasarkan data Neraca Pangan Nasional per 6 Januari 2026, stok beras nasional untuk periode Januari hingga Maret diprediksi mencapai 22,2 juta ton.
Angka ini mencakup stok awal tahun sebesar 12,4 juta ton serta perkiraan produksi domestik sebesar 9,8 juta ton.
Dengan konsumsi nasional yang diproyeksikan sebesar 7,7 juta ton, Indonesia diperkirakan akan mengantongi surplus beras sebanyak 14,5 juta ton pada akhir Maret.
Selain beras, komoditas protein seperti daging ayam dan telur juga menunjukkan tren positif:
• Daging Ayam : Total ketersediaan mencapai 1,6 juta ton dengan proyeksi surplus di atas 500 ribu ton.
• Telur Ayam : Pasokan diprediksi menyentuh 1,9 juta ton, melampaui kebutuhan konsumsi sebesar 1,67 juta ton.
• Gula Konsumsi: Tersedia 1,46 juta ton untuk memenuhi kebutuhan nasional yang berada di angka 712,5 ribu ton.
Untuk komoditas daging sapi dan kerbau, pemerintah mengamankan 185,4 ribu ton melalui kombinasi produksi lokal dan impor daging beku guna menutupi kebutuhan konsumsi sebesar 179 ribu ton.
Intervensi Pasar dan Logistik
Guna menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen, pemerintah mempercepat program intervensi melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).
Hingga pekan ketiga Januari, GPM telah terlaksana 264 kali di berbagai wilayah, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Namun, tantangan distribusi akibat faktor cuaca menjadi perhatian serius. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, menyoroti potensi gangguan logistik di wilayah timur Indonesia.
"Kami fokus pada akselerasi distribusi untuk mengantisipasi musim penghujan di bulan Februari dan Maret, terutama di wilayah Sulawesi dan Papua. Kami pastikan barang sudah sampai di titik tujuan sebelum cuaca ekstrem menghambat jalur pengiriman," kata Iqbal.
Pengawasan Harga dan Sanksi
Pemerintah juga mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pelanggaran Harga untuk mengawasi rantai pasok dari hulu hingga hilir.
Kepala Bapanas yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha untuk tidak melakukan praktik spekulasi harga.
Amran menegaskan bahwa seluruh transaksi harus mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP) yang telah ditetapkan.
Langkah tegas ini diambil untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga selama masa perayaan keagamaan berlangsung.
Editor: Redaksi TVRINews
