Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa wacana penempatan Polri ke dalam struktur kementerian belum merupakan keputusan final dan hingga kini masih berada dalam tahap kajian. Menurut Jimly, berbagai gagasan reformasi yang berkembang di ruang publik saat ini merupakan bagian dari proses demokratis yang sehat dan akan dirumuskan secara sistematis sebelum diserahkan kepada Presiden.
Jimly menjelaskan, Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menghimpun masukan dan usulan dari lebih dari 100 organisasi masyarakat sipil, lembaga kajian, akademisi, hingga kelompok profesi. Seluruh masukan tersebut mencakup berbagai aspek reformasi kepolisian, mulai dari penguatan akuntabilitas, pembenahan kultur organisasi, hingga penataan ulang struktur kelembagaan Polri.
“Banyak sekali gagasan yang masuk. Salah satu yang mencuat adalah usulan pembentukan kementerian yang membawahi kepolisian. Itu datang dari masyarakat, dan tentu tidak boleh diabaikan begitu saja,” ujar Jimly saat ditemui di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, Kamis (29/1).
Jimly menegaskan bahwa tugas komisi bukanlah menetapkan kebijakan, melainkan menyusun dan merumuskan berbagai alternatif berdasarkan aspirasi publik dan kajian konstitusional. Nantinya, hasil perumusan tersebut akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan politik dan hukum.
“Komisi ini tidak memutuskan. Kami menyusun opsi-opsi kebijakan, lengkap dengan konsekuensi dan argumentasinya. Keputusan akhir sepenuhnya ada di tangan Presiden,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Ia menambahkan bahwa pendekatan ini penting agar reformasi Polri tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan tetap berlandaskan prinsip ketatanegaraan, supremasi hukum, serta kebutuhan masyarakat.
Jimly juga menanggapi polemik yang berkembang di masyarakat terkait wacana perubahan posisi kelembagaan Polri. Menurutnya, perdebatan tersebut sebagian besar muncul akibat kesalahpahaman antara konsep koordinasi dan subordinasi dalam sistem pemerintahan.
Ia mencontohkan hubungan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Presiden. Meski dalam praktik administrasi terdapat Kementerian Pertahanan, TNI secara konstitusional tidak berada di bawah kementerian, melainkan langsung di bawah Presiden sebagai panglima tertinggi.
“TNI dan Polri itu sama-sama di bawah Presiden. TNI bukan di bawah Menteri Pertahanan. Jadi jangan langsung disamakan bahwa koordinasi itu berarti subordinasi,” ujarnya.
Menurut Jimly, jika Polri suatu saat ditempatkan dalam skema kementerian, desain kelembagaannya harus dibahas secara matang agar tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip independensi aparat penegak hukum.
Lebih lanjut, Jimly menilai perdebatan mengenai reformasi Polri, termasuk soal struktur kelembagaan, merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Ia menekankan bahwa perbedaan pandangan seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses mencari solusi terbaik, bukan sebagai konflik politik semata.
“Perdebatan itu sehat. Tidak apa-apa. Justru dari situ kita bisa mendapatkan rumusan yang lebih baik. Nanti ujungnya tetap akan diputuskan melalui mekanisme undang-undang,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa reformasi Polri tidak hanya soal struktur, tetapi juga menyangkut perbaikan budaya kerja, profesionalisme, transparansi, serta hubungan Polri dengan masyarakat.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Menurut Sigit, posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden sudah tepat dan ideal untuk menjaga independensi serta efektivitas tugas kepolisian.
Pernyataan tersebut disampaikan Sigit dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (26/1). Dalam forum tersebut, Sigit mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendapatkan tawaran untuk menjabat sebagai Menteri Kepolisian dalam sejumlah diskusi informal.
Namun, Sigit menegaskan bahwa ia tidak tertarik dengan gagasan tersebut. Bahkan, ia menyampaikan pernyataan bernada humor sekaligus tegas terkait sikap pribadinya.
“Kalau saya ditawari menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik mundur dari Kapolri. Bahkan lebih baik saya jadi petani saja,” kata Sigit.
Pernyataan itu sontak menarik perhatian publik dan memperkuat sinyal bahwa pimpinan Polri saat ini lebih memilih model kelembagaan yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.
Isu penempatan Polri di bawah kementerian sejatinya bukan hal baru. Wacana serupa telah muncul berulang kali sejak era reformasi 1998, terutama sebagai respons terhadap tuntutan penguatan pengawasan sipil terhadap kepolisian. Namun, hingga kini, model kelembagaan Polri tetap dipertahankan berada langsung di bawah Presiden.
Para pengamat menilai, tantangan utama reformasi Polri ke depan bukan hanya terletak pada struktur organisasi, melainkan pada implementasi prinsip akuntabilitas, penegakan hukum yang adil, serta pemulihan kepercayaan publik.
Dalam konteks inilah, Jimly menekankan pentingnya mendengar suara masyarakat secara luas tanpa tergesa-gesa mengambil kesimpulan. “Semua opsi harus dikaji dengan kepala dingin dan berdasarkan kepentingan bangsa,” ujarnya.
Dengan masih berjalannya proses kajian, Jimly memastikan bahwa belum ada keputusan resmi terkait perubahan posisi Polri dalam struktur pemerintahan. Seluruh rekomendasi yang disusun Komisi Percepatan Reformasi Polri akan diserahkan kepada Presiden untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
“Presiden yang akan memutuskan. Kami hanya menyiapkan bahan dan alternatif. Itu mandat kami,” pungkas Jimly.
