PKS Tegas Tolak Israel di Board of Peace: Perdamaian Tanpa Palestina Adalah Omong Kosong

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas menolak keterlibatan Israel dalam keanggotaan Board of Peace dan mendesak agar Otoritas Palestina justru diberi peran utama dalam setiap proses perumusan perdamaian internasional.

Sikap tersebut disampaikan Muhammad Kholid Sekretaris Jenderal PKS yang menilai bahwa kehadiran Israel terutama di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan mencederai nilai keadilan dan legitimasi forum perdamaian tersebut.

“Pihak yang seharusnya berada di pusat forum adalah Otoritas Palestina. Mereka adalah korban langsung dari penjajahan dan genosida yang dilakukan Israel. Melibatkan Palestina bukan pilihan, tetapi keharusan moral,” ujar Kholid di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Kholid yang juga Anggota DPR RI itu mendorong Pemerintah Indonesia mengambil peran aktif dan kepemimpinan diplomatik dalam menolak keterlibatan Israel, sekaligus menggalang dukungan negara-negara muslim strategis di tingkat global.

“Indonesia harus bersinergi dengan negara-negara dunia Islam seperti Qatar, Turki, Arab Saudi, Yordania, dan Uni Emirat Arab untuk memastikan Palestina dilibatkan secara penuh, baik dalam perumusan maupun keanggotaan Board of Peace,” tegasnya.

Menurut PKS, perdamaian yang adil tidak mungkin terwujud jika pihak yang paling terdampak justru disingkirkan dari meja perundingan.

Kholid memperingatkan bahwa forum perdamaian tanpa keterlibatan Palestina hanya akan menjadi simbol kosong dan kehilangan legitimasi di mata dunia internasional.

Ia juga mengkritik keras kemungkinan keterlibatan Israel dalam forum tersebut. Menurutnya, Israel seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas krisis kemanusiaan di Gaza, bukan justru diberi posisi terhormat sebagai perumus perdamaian.

“Kehadiran Netanyahu dan Israel di Board of Peace akan merusak kredibilitas forum itu sendiri. Pelaku kejahatan kemanusiaan tidak pantas diberi panggung atas nama perdamaian,” ujar Kholid.

PKS menegaskan bahwa perdamaian sejati tidak dapat dibangun di atas normalisasi penjajahan dan genosida.

Dunia internasional, kata Kholid, harus berani bersikap adil dengan memberikan sanksi kepada Israel, bukan justru melibatkan mereka dalam institusi perdamaian.

“Israel tidak layak diberi ruang. Dunia seharusnya menjatuhkan sanksi, bukan kehormatan,” pungkasnya.(faz/ipg)