Partai Demokrat telah mencapai kesepakatan dengan Partai Republik dan Gedung Putih untuk meloloskan lima rancangan undang-undang (RUU) pengeluaran.
IDXChannel - Partai Demokrat telah mencapai kesepakatan dengan Partai Republik dan Gedung Putih untuk meloloskan lima rancangan undang-undang (RUU) pengeluaran guna mendanai sejumlah lembaga pemerintah hingga September 2026.
Dilansir dari Xinhua pada Jumat (30/1/2026), kesepakatan ini dicapai di tengah ancaman penutupan pemerintah atau government shutdown akhir pekan ini.
Kelima RUU tersebut mencakup pengeluaran untuk Departemen Pertahanan, Departemen Kesehatan, Departemen Keuangan, sistem pengadilan federal, dan lembaga-lembaga lainnya hingga akhir tahun fiskal 2026 pada 30 September.
Namun, kesepakatan ini tidak termasuk RUU pengeluaran untuk Departemen Keamanan Nasional (DHS) yang akhir-akhir ini menuai banyak kritikan.
Sebelumnya, Senat gagal meloloskan enam RUU pengeluaran di tengah perselisihan mengenai kebijakan imigrasi.
Dua penembakan fatal baru-baru ini oleh penegak hukum federal di Minneapolis mendorong Partai Demokrat untuk mencari perubahan pada cara kerja lembaga imigrasi.
Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer menguraikan tuntutan Partai Demokrat awal pekan ini, termasuk mengakhiri patroli keliling, memperketat aturan surat perintah, memberlakukan kode etik yang dapat ditegakkan yang mewajibkan agen federal untuk menggunakan standar penggunaan kekuatan yang sama dengan penegak hukum lokal, dan menerapkan kebijakan "lepas masker, pasang kamera tubuh" untuk agen federal.
"Semoga, baik Partai Republik maupun Demokrat akan memberikan persetujuan bipartisan yang sangat dibutuhkan," kata Presiden AS Donald Trump di media sosial.
Selain Senat, kesepakatan yang baru saja dicapai juga harus disetujui DPR, yang sedang dalam masa reses minggu ini dan belum memiliki rencana untuk kembali berkumpul di Washington.
Pendanaan untuk beberapa lembaga federal AS, termasuk Departemen Pertahanan, Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Transportasi, dan Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, dijadwalkan berakhir pada Sabtu. (Wahyu Dwi Anggoro)
