Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak pernah memberikan arahan untuk korupsi. Pernyataan Jokowi ini menanggapi namanya yang disebut-sebut dalam kasus korupsi sejumlah menterinya.
Jokowi mengakui setiap kasus korupsi yang dialami nama menteri di era Kabinet Indonesia Maju selalu menyeret namanya. Ia mengatakan apa pun program kerja pasti dari kebijakan Presiden.
"Iya, di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya. Karena apa pun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden, dan juga dari perintah-perintah presiden," kata Jokowi ditemui di kediaman Sumber, Banjarsari, dilansir detikJateng, Jumat (30/1/2026).
Meski begitu, Jokowi menegaskan tidak memerintahkan para menteri untuk melakukan korupsi.
"Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, nggak ada," ungkapnya.
Ia kembali menyebut kebijakan yang diambil oleh setiap menteri merupakan kebijakan dari Presiden.
"Ya, ya memang itu kebijakan dari presiden, memang itu arahan dari presiden," jelasnya.
Diketahui sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju seperti Nadiem Makarim, Yaqut Cholil, dan Dito Ariotedjo menyebut namanya saat dimintai keterangan oleh KPK. Terakhir, Eks Menpora Dito Ariotedjo yang menyebut nama Jokowi saat dimintai keterangan oleh KPK dalam kasus korupsi kuota haji.
"Secara garis besar, memang yang dipertanyakan, ditanyakan lebih detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi. Waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi dan tadi saya sudah menceritakan semuanya detail," kata Dito di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (23/1).
(idh/dhn)
