Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait namanya yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan bahwa dalam setiap kasus, namanya kerap dikaitkan.
“Di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya. Karena apa pun program, kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden, dan juga dari perintah-perintah presiden,” kata Jokowi di Solo, Jumat (30/1).
Namun demikian, Jokowi menegaskan tidak pernah ada perintah dari dirinya kepada menteri untuk melakukan tindakan korupsi, termasuk dalam persoalan kuota haji.
“Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan (kepada menteri) untuk korupsi, nggak ada. Ya, memang itu (penambahan kuota haji) kebijakan dari presiden. Memang itu arahan dari presiden,” pungkasnya.
Diketahui, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo telah rampung menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji pada Jumat (23/1).
Dalam pemeriksaan tersebut, Dito mengaku dicecar pertanyaan terkait kunjungan kerja Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Arab Saudi.
Kunjungan kerja Jokowi ke Arab Saudi diketahui berlangsung pada 2023. Penambahan kuota haji yang kini menjadi persoalan disebut diperoleh dari Pemerintah Arab Saudi setelah kunjungan tersebut.
“Secara garis besar memang yang dipertanyakan dan ditanyakan lebih detail adalah saat kunjungan kerja ke Arab Saudi. Waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi dan tadi saya sudah menceritakan semuanya secara detail,” ujar Dito.
Dito menjelaskan, kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka menghadiri forum internasional serta mengadakan kerja sama bilateral dengan Arab Saudi.
