jpnn.com - Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan melontarkan kritik tajam atas pembentukan Board of Peace (Dewan Perdamaian) atau skema perdamaian sepihak untuk Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
"Board of Peace (BoP) tersebut pada hakikatnya dapat dipahami sebagai upaya pemutihan (legalises politik) sekaligus pembenaran terhadap kejahatan perang Israel," kata Chandra melalui keterangan tertulis, Jumat (30/1/2026).
BACA JUGA: PKS: Board of Peace Cara Alternatif Buat Wujudkan Perdamaian di Gaza
Dia berpendapat bahwa skema BoP tersebut secara sadar mengabaikan kejahatan yang telah terjadi dan memaksakan konsep perdamaian tanpa akuntabilitas hukum, sehingga membuka jalan bagi impunitas pelaku.
Selain itu, Board of Peace menutup mata terhadap berbagai pelanggaran serius hukum internasional, antara lain: pembunuhan warga sipil, pendudukan wilayah secara ilegal, pembangunan permukiman ilegal, blokade berkepanjangan, penggunaan kelaparan sebagai senjata perang, serta pengusiran paksa penduduk sipil.
BACA JUGA: Tolak Israel, Indonesia Diminta Memasukkan Palestina ke BoP
"Dengan karakter demikian, Board of Peace bukan instrumen perdamaian, melainkan alat legitimasi politik atas kejahatan perang," ujar Chandra.
Secara hukum internasional, katanya, skema ini bertentangan langsung dengan Konvensi Jenewa IV, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), serta berbagai Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Palestina.
BACA JUGA: Nasib Kapolresta Sleman Kombes Edy Setyanto, Dicopot!
"Trump menunjuk dirinya sendiri sebagai ketua dewan, dengan kekuasaan untuk mengesampingkan semua anggota, dia dapat menunjuk dewan eksekutif. Baru kali ini ada organisasi internasional yang dibentuk dan dikendalikan oleh seseorang," tuturnya.
Dia lantas menyoroti salah satu program Donald Trump, yaitu "Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People”. Dalam proposal tersebut terdapat 2 (dua) garis besar yaitu political framework dan economic framework.
Secara singkat digambarkan bahwa political framework yaitu terbentuknya dua negara, yaitu Palestina dan Israel. Tetapi untuk negara Palestina akan dibuat "demiliterisasi" yaitu negara tanpa militer.
"Apabila ada militer tentu akan membuat Israel menjadi merasa terancam. Sedangkan Yerusalem akan menjadi ibu kota Israel tetapi warga Palestina tetap diberikan hak mengunjungi," ungkapnya.
Sementara untuk menghubungkan Gaza dan Tepi Barat, kata Chandra, akan dibuat terowongan bawah tanah tanpa harus mengganggu wilayah daratan yang diklaim Israel, mengingat Gaza dan Tepi Barat terpisah jauh.
Hal itu menurutnya terungkap Dalam "The Trump peace plan" yang menyatakan "Transportation links would allow efficient movement between Gaza and the West Bank, as well as throughout a future Palestine. The plan does not call for uprooting any Israelis or Palestinians from their homes”.
Adapun tentang economic framework, rencana tersebut akan mengurangi kendala pertumbuhan ekonomi Palestina dengan membuka Tepi Barat dan Gaza ke pasar regional dan global. Investasi besar dalam transportasi dan infrastruktur akan membantu Tepi Barat dan Gaza berintegrasi dengan ekonomi tetangga.
Konon investasi tahap awal untuk menghilangkan kendala terhadap pertumbuhan dan menargetkan proyek-proyek utama yang membangun momentum, menghasilkan pekerjaan, dan meningkatkan produk domestik bruto (PDB).
Namun, Chandra mengingatkan publik jangan terpesona dengan proposal “The Trump peace plan”. Sebab, apabila dibaca memang tampak manis, damai, menjanjikan kemakmuran. Namun, itu akan membuat orang lupa bahwa sesungguhnya Israel adalah perampok tanah Palestina.
"Bagaimana mungkin dapat hidup berdampingan dengan perampok? Bagaimana mungkin dapat hidup berdampingan dengan orang yang telah membunuh anggota keluarga? Apabila ada yang bersedia hidup berdampingan dengan perampok, pembunuh dan penjajah, mungkin orang tersebut gila atau putus asa," kata Chandra.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
