Normalisasi Hubungan, Inggris dan Tiongkok Sepakati Penurunan Tarif Dagang

Beijing: Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, pada Kamis, 29 Januari, melaporkan kemajuan signifikan dalam hubungan bilateral setelah bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing. Kunjungan ini merupakan lawatan pertama pemimpin Inggris ke Negeri Tirai Bambu sejak 2018, menandai pergeseran diplomatik London di tengah ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat.

Dalam pertemuan di Balai Besar Rakyat, kedua pemimpin sepakat untuk memperkuat kerja sama ekonomi guna menghadapi tantangan geopolitik global.

"Tiongkok adalah pemain vital di panggung global. Kita perlu membangun hubungan yang lebih canggih dan mengidentifikasi peluang kolaborasi," ujar Starmer, seperti dikutip Channel News Asia, Jumat, 30 Januari 2026.

Salah satu hasil konkret dari pertemuan tersebut adalah kesepakatan bebas visa bagi pemegang paspor Inggris untuk kunjungan di bawah 30 hari. Kebijakan ini menempatkan Inggris sejajar dengan sekitar 50 negara lain, termasuk Prancis dan Jerman, yang telah lebih dahulu mendapatkan akses serupa dari Beijing.

Di sektor perdagangan, Beijing setuju menurunkan tarif ekspor wiski Inggris dari 10 persen menjadi 5 persen. Langkah ini disambut baik oleh pelaku industri di Inggris karena Tiongkok merupakan pasar pertumbuhan prioritas bagi produk ekspor mereka.

Selain itu, kedua negara sepakat bekerja sama dalam menangani rantai pasok penyelundupan migran serta penguatan komisi perdagangan bersama. Kunjungan yang didampingi oleh sekitar 60 pemimpin bisnis ini juga membuahkan komitmen investasi besar.

Perusahaan farmasi AstraZeneca mengumumkan rencana investasi sebesar 15 miliar dolar AS di Tiongkok hingga tahun 2030, memposisikan negara tersebut sebagai kontributor kritis bagi inovasi sains global. Meski fokus pada kerja sama ekonomi, Starmer mengatakan tetap mengangkat isu-isu sensitif dalam diskusinya dengan Xi Jinping. Hal tersebut mencakup nasib tokoh media Hong Kong Jimmy Lai, perlakuan terhadap etnis Muslim Uyghur di Xinjiang, serta dugaan serangan siber yang melibatkan kepentingan Tiongkok.

Langkah Starmer ini menuai kritik dari oposisi di dalam negeri. Pemimpin Partai Konservatif Kemi Badenoch memperingatkan pemerintah agar tidak terlalu lunak terhadap negara yang dituding melakukan spionase dan mendukung Rusia dalam perang di Ukraina.

Namun, para pengamat menilai langkah Inggris ini sebagai strategi pragmatis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, normalisasi hubungan ini dipandang sebagai upaya London menjaga keseimbangan diplomatik menyusul memanasnya hubungan Inggris dengan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump terkait isu tarif dan kedaulatan wilayah.

(Kelvin Yurcel)