Menjembatani Karbon Biru dan Profitabilitas Tambak Udang

Isu karbon biru dalam beberapa tahun terakhir kerap memantik perdebatan panas di wilayah pesisir. Di satu sisi, karbon biru dipromosikan sebagai instrumen penting mitigasi perubahan iklim. Di sisi lain, budidaya udang sebagai sektor unggulan ekonomi pesisir sering dituding sebagai penyebab degradasi ekosistem karbon biru, khususnya mangrove. Narasi yang berkembang pun cenderung hitam-putih: karbon biru dianggap korban, tambak udang dicap pelaku.

Padahal, realitas di lapangan jauh lebih kompleks. Menempatkan karbon biru dan tambak udang sebagai dua kutub yang saling meniadakan bukan hanya menyederhanakan persoalan, tetapi juga berpotensi menutup peluang solusi yang lebih adil, berkelanjutan, dan menguntungkan semua pihak.

Karbon biru merujuk pada karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem pesisir dan laut, terutama mangrove, padang lamun, dan rawa payau. Keunggulan ekosistem ini terletak pada kemampuannya menyimpan karbon dalam jumlah besar dan jangka waktu sangat panjang, terutama di sedimen yang bersifat anaerob (Nellemann et al., 2009; McLeod et al., 2011). Bahkan, secara rata-rata, laju penyimpanan karbon mangrove per satuan luas bisa melampaui hutan tropis daratan (Alongi, 2014).

Namun, kekuatan karbon biru sekaligus menjadi kerentanannya. Ketika ekosistem ini dikonversi atau dikelola secara tidak tepat, sedimen yang sebelumnya stabil dapat teroksidasi dan melepaskan karbon dalam bentuk CO₂ dan gas rumah kaca lain ke atmosfer (IPCC, 2019). Di sinilah karbon biru sering dikaitkan dengan ekspansi tambak udang, terutama pada era budidaya ekstensif di masa lalu.

Mengeneralisasi budidaya udang sebagai perusak karbon biru adalah kekeliruan konseptual. Budidaya udang telah mengalami transformasi signifikan, baik dari sisi teknologi, manajemen, maupun orientasi pasar. Sistem ekstensif berbasis pembukaan mangrove memang meninggalkan jejak ekologis yang berat. Namun, praktik tersebut bukan lagi arus utama dalam industri udang modern.

Saat ini, peningkatan produksi justru lebih banyak bertumpu pada intensifikasi, efisiensi pakan, pengelolaan kualitas air, serta sistem biosekuriti yang ketat. Dengan kata lain, ekspansi horizontal semakin ditinggalkan, digantikan oleh optimalisasi lahan eksisting. Dalam konteks ini, konflik antara karbon biru dan tambak udang seharusnya tidak lagi dilihat sebagai keniscayaan, melainkan sebagai persoalan desain sistem dan tata kelola.

Titik temu pertama terletak pada penataan ruang pesisir. Karbon biru paling bernilai ketika berada pada ekosistem alami yang utuh. Karena itu, perlindungan mangrove primer dan padang lamun produktif harus menjadi prioritas. Namun, pada saat yang sama, tambak udang eksisting, terutama yang telah lama beroperasi perlu diberi ruang untuk bertransformasi, bukan sekadar dibatasi.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip 'avoid–minimize–restore' dalam pengelolaan lingkungan. Menghindari konversi baru di zona karbon biru primer, meminimalkan dampak pada area produksi, serta merestorasi atau merehabilitasi kawasan penyangga menjadi jalan tengah yang rasional (Howard et al., 2017).

Titik temu kedua adalah manajemen produksi rendah emisi. Tambak udang modern memiliki peluang besar menekan emisi melalui pengelolaan bahan organik, pakan, dan air. Pakan yang efisien tidak hanya menurunkan biaya produksi, tetapi juga mengurangi akumulasi bahan organik yang berpotensi menghasilkan metana dan dinitrogen oksida, yakni dua gas rumah kaca kuat dari kolam budidaya (Boyd et al., 2020). Dengan demikian, efisiensi teknis berbanding lurus dengan kinerja lingkungan.

Di tingkat manajemen, kontribusi terhadap karbon biru dan keberlanjutan tidak berhenti pada aspek teknis kolam. Keputusan strategis pemilik dan pengelola tambak memegang peran kunci. Komitmen untuk tidak memperluas usaha ke kawasan mangrove utuh, investasi pada instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta penerapan sistem resirkulasi air merupakan langkah nyata yang dapat ditempuh.

Pada level operasional, pengelolaan lumpur dasar kolam, aerasi yang efisien energi, serta pemantauan kualitas air berbasis data berkontribusi langsung terhadap stabilitas ekosistem sekitar. Bahkan, praktik sederhana seperti pengaturan waktu panen parsial dan manajemen air buangan dapat mengurangi beban nutrien ke perairan pesisir, yang pada akhirnya mendukung kesehatan ekosistem karbon biru di hilir.

Aspek yang sering luput adalah peran sumber daya manusia. Budidaya berkelanjutan tidak lahir dari teknologi semata, tetapi dari budaya kerja. Pelatihan teknisi dan pekerja tambak mengenai dampak lingkungan operasional sehari-hari dapat mengubah cara pandang: dari sekadar 'mengejar panen' menjadi 'mengelola sistem produksi'.

Salah satu kekhawatiran pelaku usaha adalah bahwa agenda karbon biru hanya akan menambah biaya dan pembatasan. Kekhawatiran ini wajar, terutama jika kebijakan hadir dalam bentuk larangan tanpa insentif. Namun, jika dirancang dengan tepat, karbon biru justru dapat membuka peluang ekonomi baru.

Pasar global semakin menuntut produk perikanan yang dapat ditelusuri dan diproduksi secara bertanggung jawab. Sertifikasi, ekolabel, dan standar keberlanjutan kini menjadi tiket masuk pasar premium. Dalam konteks ini, tambak udang yang mampu menunjukkan praktik rendah emisi dan ramah ekosistem pesisir memiliki keunggulan kompetitif (Murdiyarso et al., 2015).

Ke depan, skema ekonomi karbon juga berpotensi memberikan insentif tambahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meski implementasinya masih berkembang, arah kebijakan global menunjukkan bahwa sektor pesisir-termasuk akuakultur-akan semakin terintegrasi dalam agenda mitigasi perubahan iklim.

Agar jembatan antara karbon biru dan tambak udang benar-benar kokoh, peran negara menjadi krusial. Penetapan lokasi karbon biru harus berbasis data ilmiah, transparan, dan melibatkan pemangku kepentingan lokal. Karbon biru tidak boleh berubah menjadi instrumen eksklusi yang meminggirkan pembudidaya kecil atau menutup mata pencaharian tanpa alternatif yang jelas.

Sebaliknya, negara perlu hadir melalui pendampingan teknis, insentif transisi, serta kebijakan tata ruang yang konsisten. Tanpa itu, agenda karbon biru berisiko kehilangan legitimasi sosial, meski secara ekologis tampak ideal.

Menjembatani karbon biru dan profitabilitas tambak udang bukan pekerjaan instan. Ia menuntut perubahan cara pandang, dari konflik menuju kolaborasi, dari dikotomi menuju integrasi. Karbon biru tidak akan lestari jika mengabaikan realitas ekonomi pesisir. Sebaliknya, budidaya udang tidak akan berumur panjang jika mengabaikan daya dukung ekosistem.

Pada akhirnya, keberlanjutan dan profitabilitas bukan dua tujuan yang saling meniadakan. Dalam konteks pesisir Indonesia, keduanya justru harus berjalan beriringan. Tambak udang modern yang dikelola dengan ilmu, etika, dan kebijakan yang adil dapat menjadi bagian dari solusi iklim, bukan sekadar tertuduh dalam narasi kerusakan.