Reshuffle Kabinet, Membaca Logika “All The President’s Man” dan Rasa Publik

Selama 2025, Prabowo Presiden sudah 4 kali melakukan reshuffle kabinet. Di awal tahun 2026 ini rencana reshuffle kembali mengemuka. Isu ini muncul setelah retret bersama para menteri di Hambalang pada 6 Januari 2026. Nama-nama beredar, tapi Istana membantah. Elite menunggu sinyal. Sedangkan publik membaca dari jauh. Di permukaan, ini tampak seperti siklus politik biasa. Tapi di lapisan yang lebih dalam, reshuffle kali ini bukan sekadar soal rotasi jabatan. Ia telah berubah menjadi lensa tentang bagaimana kekuasaan dibaca, dan bagaimana kepercayaan dirawat, atau justru…. diuji.

Di meja elite, reshuffle adalah instrumen. Sebagai alat evaluasi, konsolidasi, penataan ulang chemistry kabinet, dan penyesuaian strategi politik. Dalam logika ini, pergantian menteri adalah bagian dari manajemen kekuasaan yang sah dan rasional. Presiden berhak menata timnya. Partai mengatur keseimbangan. Stabilitas menjadi kata kuncinya. Dari sudut ini, reshuffle adalah bahasa struktural: tentang posisi, poros, dan keberlanjutan pemerintahan.

Tapi di luar ruang rapat dan lobi politik, bahasa yang dipakai publik, berbeda. Data pemantauan media sosial dari Binokular Media Monitoring, berbasis dashboard Socindex, menunjukkan bahwa 88% percakapan publik bersentimen netral, dengan hanya 7% negatif dan 5% positif, dalam periode 22–28 Januari 2026. Dari angka itu kita tahu bahwa publik tidak sedang meledak marah, juga tidak sedang memberi aplause. Mereka mengamati. Menunggu. Menilai dari jauh.

Membaca hasil riset Binokular itu, jika boleh saya tafsirkan, ada nada yang konsisten: rasa jenuh pada reshuffle yang terasa seperti “tukar guling”, kekhawatiran pada kronisme, dan keraguan bahwa perombakan akan benar-benar mengubah kinerja negara. Publik tidak menolak reshuffle. Yang mereka ragukan adalah maknanya.

Nama-nama yang paling banyak disebut publik memperjelas hal ini. Menurut laporan Binokular, Sugiono, Menteri Luar Negeri, menjadi figur yang paling ramai dibicarakan. Bukan karena jabatannya saja, tetapi karena ia dibaca sebagai orang kepercayaan Prabowo yang kemungkinan digeser ke sektor domestik strategis. Di mata publik, ini simbol konsolidasi inti kekuasaan. Pergeseran dari diplomasi ke urusan dalam negeri dibaca sebagai penguatan kendali Prabowo di sektor yang langsung bersentuhan dengan rakyat.

Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, juga menjadi nama panas. Rumor promosi ke Menko Perekonomian tidak dibaca sebagai karier personal, tetapi sebagai penguatan poros ekonomi-politik. Dalam percakapan publik, Bahlil tidak hanya dilihat sebagai menteri, tetapi sebagai simbol relasi negara, energi, dan kekuatan ekonomi. Jika Bahlil naik, reshuffle akan dibaca sebagai penguatan konfigurasi kekuasaan ekonomi, bukan semata koreksi teknokratis.

Thomas Djiwandono, yang berpindah ke Bank Indonesia, menempati posisi berbeda dalam narasi publik. Ia tidak dibaca sebagai simbol politik, melainkan sebagai pemicu struktural. Kekosongan kursi Wamenkeu menjadi titik awal isu reshuffle, yang kemudian berkembang menjadi arena spekulasi politik. Dalam hal ini, publik melihat bahwa reshuffle bermula dari kebutuhan sistem, tetapi kemudian berubah menjadi soal kekuasaan. Soal bagaimana “all the president’s man” (baca : kerabat/keponakan) menempati posisi-posisi strategis, meskipun itu soal posisi yang steril disentuh oleh eksekutif : sektor moneter.

Sementara itu, Pratikno dan Tito Karnavian menempati lapisan simbolik yang lain. Keduanya dibaca publik sebagai representasi kuat pengaruh Presiden Jokowi di kabinet. Bukan semata soal kinerja, tetapi soal makna politik. Jika Pratikno digeser dari Menko PMK, atau Tito dari Kemendagri, reshuffle akan dibaca sebagai pernyataan simbolik bahwa poros lama benar-benar ditutup. Ini bukan sekadar pergantian menteri, tetapi reposisi kekuasaan struktural.

Di sinilah titik gesek muncul. Elite berbicara tentang stabilitas dan konsolidasi. Publik berbicara tentang keadilan dan hasil yang terasa. Elite melihat reshuffle sebagai alat. Publik melihat reshuffle sebagai simbol. Bukan sekadar siapa masuk dan siapa keluar, tetapi apa arti perubahan itu bagi hidup sehari-hari: harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, layanan publik, dan rasa bahwa negara bekerja untuk mereka.

Perbedaan ini bukan sekadar salah paham. Ini perbedaan bahasa kekuasaan. Elite berbicara dalam struktur. Publik berbicara dalam rasa dan dampak dalam kehidupan sehari-hari. Jika keduanya tidak dipertemukan, maka reshuffle, seberapa pun rasionalnya secara politik, berisiko dibaca sebagai urusan internal elite semata. Stabilitas mungkin terjaga, tetapi kepercayaan bisa tergerus perlahan.

Di titik ini, reshuffle bukan lagi soal teknis kabinet. Ia menjadi ujian kepemimpinan Presiden Prabowo. Bukan hanya apakah dia berhak merombak, tetapi bagaimana makna perombakan itu dibaca. Publik, melalui sikap netral yang dominan, sebenarnya sedang memberi ruang. Ruang untuk membuktikan bahwa reshuffle bukan sekadar konsolidasi, tetapi koreksi yang terasa. Bahwa yang dipilih bukan hanya yang paling dekat, tetapi yang paling mampu menjawab masalah.

Reshuffle, jika dikelola dengan narasi dan keputusan yang tepat, bisa menjadi jembatan. Dari politik kekuasaan menuju politik perbaikan. Dari logika elite menuju rasa publik. Tapi jika reshuffle kembali dipersepsikan sebagai rotasi tanpa makna, ia akan memperkuat sinisme lama: bahwa perubahan hanya terjadi di atas, sementara yang di bawah tetap menunggu hasil yang tak kunjung terasa.

Pada akhirnya, makna sesungguhnya dari reshuffle hari ini: bukan pada daftar nama, tetapi pada apakah kekuasaan masih mampu diterjemahkan sebagai harapan, bukan hanya sebagai pengaturan internal.

Eddy Prastyo | Editor in Chief | Suara Surabaya Media