Pantau - PT PAL Indonesia menyambut positif kebijakan pemerintah yang mewajibkan pengadaan kapal oleh perusahaan pelayaran milik negara dan BUMN dilakukan melalui galangan dalam negeri.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat industri maritim nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja.
Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod, menegaskan pentingnya kebijakan ini dalam menggerakkan banyak sektor industri sekaligus.
"Industri galangan menggerakkan banyak sektor sekaligus mulai dari baja, sistem kelistrikan, mesin, hingga menyerap tenaga kerja terampil dalam jumlah besar. Dampaknya langsung dirasakan oleh ekonomi nasional," ungkapnya.
Komitmen Perkuat Ekosistem Maritim NasionalKaharuddin menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan amanah penting bagi PT PAL Indonesia untuk memperkuat industri galangan nasional dan membangun ekosistem maritim yang terintegrasi.
Ia menegaskan bahwa keberpihakan negara terhadap industri nasional adalah fondasi penting untuk membangun ekosistem industri maritim yang kuat, menjamin keberlanjutan industri, dan mendukung orientasi jangka panjang.
Menurutnya, industri strategis seperti galangan kapal membutuhkan kepastian pasar dan konsistensi kebijakan agar dapat tumbuh, berinovasi, dan meningkatkan kapasitas produksi.
Konsolidasi Galangan dan Penguatan InfrastrukturKaharuddin menambahkan bahwa konsolidasi galangan yang sedang dipersiapkan akan diperkuat pada tahun 2026 dan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional serta memperluas penciptaan lapangan kerja.
Langkah ini juga disebut sejalan dengan visi menjadikan laut sebagai poros pembangunan nasional.
Selain itu, pembangunan infrastruktur maritim oleh galangan dalam negeri dinilai turut memperkuat konektivitas antardaerah, khususnya wilayah pesisir dan kepulauan.
Infrastruktur laut yang memadai diyakini mampu membuka akses ekonomi baru dan mendorong pertumbuhan yang lebih merata.
"Kemandirian industri galangan memang tidak dibangun dalam waktu singkat. Namun arah kebijakan yang semakin berpihak hari ini menjadi momentum penting bagi masa depan ekosistem maritim Indonesia," ia mengungkapkan.
