Jakarta, VIVA – Hasil survei Lembaga Center for Indonesian Strategic Action (CISA) terbaru menunjukkan sebanyak 81,2 persen masyarakat Indonesia secara tegas menolak institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah kementerian.
Mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan Polri tetap independen dan profesional sehingga tidak perlu mengubah atau melakukan reformasi struktur Polri berada di bawah kementerian.
"Kategori tidak setuju mencapai 65,5 persen , dan jika digabung dengan kurang setuju (15,7 persen), maka total penolakan publik atau wacana Polri di bawah kementerian mencapai 81,2 persen responden," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei CISA, Herry Mendrofa di Jakarta, Jumat, 30 Januari 2026.
- Istimewa
Berdasarkan hasil survei CISA tersebut, dari angka 81,2 persen tersebut, terdapat 65,5 persen publik tidak setuju Polri di bawah kementerian, lalu disusul 15,7 persen kurang setuju, 7,4 persen cukup setuju, 6,1 persen tidak menjawab, 4,2 persen setuju, 1,1 persen sangat setuju.
Sementara, tingkat persetujuan terhadap wacana Polri di bawah kementerian relatif sangat rendah, dengan gabungan kategori setuju (4,2 persen) dan sangat setuju
(1,1 persen) hanya mencapai 5,3 persen. Adapun responden yang menyatakan cukup setuju sebesar 7,4 persen serta 6,1 persen responden tidak menjawab.
Herry mengatakan temuan survei tersebut menunjukkan penolakan publik terhadap Polri di bawah kementerian, sangat kuat, dominan, dan terkonsolidasi. Hal tersebut menggambarkan sikap masyarakat Indonesia yang tetap menginginkan Polri independen, profesional dan tidak terjebak dalam kepentingan politik birokrasi
"Hasil ini menegaskan bahwa masyarakat luas menghendaki Polri tetap berdiri sebagai institusi yang independen, dan memandang penempatan Polri di bawah kementerian sebagai langkah yang berpotensi mengganggu independensi serta netralitas kepolisian," kata Herry.
Herry menerangkan, dari hasil surveinya juga menunjukkan sebanyak 61 persen responden setuju jika Polri tetap menjadi institusi yang independen dan hanya 29 persen yang tidak setuju serta sekitar 10 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
"Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun dukungan publik terhadap independensi Polri relatif kuat, meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memiliki sikap pasti. Hal tersebut mencerminkan ruang kebutuhan akan informasi dan komunikasi publik yang lebih luas," ucap Herry.
