Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat dan membenahi pasar modal Indonesia di tengah gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah sepakat menaikkan batas investasi dana pensiun dan perusahaan asuransi di pasar modal dari sebelumnya 8 persen menjadi 20 persen.
“Dana pensiun, asuransi, itu limit untuk investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8 persen ke 20 persen,” ujar Airlangga saat konferensi pers di Wisma Danantara, Jumat (30/1).
Kebijakan itu diambil seiring dengan langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang meningkatkan ketentuan free float minimal saham di Bursa Efek Indonesia dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Menurut Airlangga, ini dilakukan agar struktur pasar modal RI semakin sejalan dengan standar internasional.
“Indonesia komitmen untuk mengadopsi standar-standar tersebut agar tentunya kita bisa mempertahankan di standar emerging market dan tentunya kita berharap bahwa pasar modal kita lebih kuat, lebih adil, lebih kompetitif, lebih transparan,” jelas Airlangga.
Dia melanjutkan, kebijakan tersebut juga menjadi sinyal kepada pasar global fundamental ekonomi Indonesia tetap solid dan pemerintah tidak khawatir terhadap kondisi makroekonomi maupun fiskal nasional.
Dari sisi pengelolaan risiko, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kenaikan porsi investasi dana pensiun dan asuransi akan difokuskan pada saham-saham berkualitas.
“Kita akan bebaskan lagi ke 20 persen, tapi di saham-saham yang tidak goreng-gorengan. Mungkin untuk pertama kita batasin di LQ45,” ungkap Purbaya.
Purbaya memastikan aturan akan diterbitkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada pekan depan dan langsung berlaku tanpa tahapan. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap permintaan di pasar saham meningkat dan mendorong kenaikan kapitalisasi pasar IHSG.
Kenaikan Free Float Tak Buat Pasar Saham SepiSelain menaikkan batas investasi institusi domestik, Airlangga juga bilang peningkatan porsi free float takkan membuat pasar saham sepi. Kata dia, kebijakan itu telah melalui perhitungan kebutuhan investor dan justru diharapkan meningkatkan likuiditas.
“Tidak, jadi kita sudah lihat bahwa berapa kebutuhan investor kalau free float naik, kan, sebetulnya investasi akan masuk, likuiditas meningkat,” tutur Airlangga di Kantor Danantara Indonesia, Jumat (30/1).
Dia menjelaskan, porsi free float saham di Indonesia selama ini relatif lebih rendah dibandingkan negara lain di kawasan.
“Jadi kita ambil angka yang relatif lebih terbuka dengan tata kelola yang lebih baik,” ujarnya.
Mempercepat Demutualisasi BEIDi sisi lain, pemerintah juga mempercepat agenda demutualisasi BEI sebagai bagian dari penguatan tata kelola pasar modal nasional.
Demutualisasi merupakan proses perubahan status BEI dari organisasi berbasis keanggotaan menjadi entitas berbentuk perusahaan yang dapat dimiliki oleh publik atau pihak lain.
“Demutualisasi bursa ini akan membuka investasi, termasuk dari Danantara dan agensi lainnya. Tahapannya sudah masuk dalam Undang-Undang P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), dan proses ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public pada tahap berikutnya,” ujar Airlangga.
Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani menyatakan Danantara terbuka untuk menjadi pemegang saham BEI setelah proses demutualisasi terealisasi.
“Kita terbuka. Kalau sudah terjadi demutualisasi, tentunya ada keinginan untuk masuk juga,” kata Rosan.
Terkait mekanisme masuk, termasuk kemungkinan melalui penawaran umum perdana saham (IPO), Rosan menyebut seluruh opsi masih akan dikaji. “Kita lihat nanti struktur yang terbaik,” ujarnya.
Rosan menambahkan, keterlibatan Danantara tak harus melalui sekuritas tertentu dan dapat dilakukan secara langsung. Namun saat ini, Danantara masih menunggu tahapan kebijakan yang sedang berjalan.
“Stage-nya memang belum di kita, tapi pada dasarnya kita selalu siap,” katanya.
