Menteri-menteri luar negeri Uni Eropa diperkirakan akan mengesahkan sanksi baru terhadap Iran, termasuk larangan perjalanan dan pembekuan aset.
EtIndonesia. Prancis menyatakan pada 28 Januari bahwa pihaknya akan mendukung pencantuman Garda Revolusi Islam Iran (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) sebagai organisasi teroris, ketika para menteri luar negeri Uni Eropa bersiap bertemu di Brussel untuk menyetujui sanksi baru sebagai respons atas penindasan brutal rezim Iran terhadap demonstrasi nasional.
Menteri Eropa dan Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot mengatakan dalam unggahannya di platform X pada 28 Januari bahwa Paris akan mendukung penetapan tersebut sebagai bagian dari paket langkah hukuman yang lebih luas, yang dikoordinasikan bersama mitra-mitra Eropa.
“Iran: Tidak boleh ada impunitas,” kata Barrot. “Penindasan yang tak tertahankan terhadap pemberontakan damai rakyat Iran tidak boleh dibiarkan tanpa tanggapan. Keberanian luar biasa yang mereka tunjukkan dalam menghadapi kekerasan membabi buta yang dilepaskan terhadap mereka tidak boleh sia-sia.”
Barrot menyebutkan bahwa UE akan mengadopsi sanksi baru di Brussel, termasuk larangan perjalanan dan pembekuan aset, yang menargetkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran. Ia menambahkan bahwa Prancis akan mendukung pencantuman IRGC ke dalam daftar teroris UE, sebuah langkah yang telah lama diperdebatkan di dalam blok tersebut.
Barrot juga menyerukan kepada Teheran untuk membebaskan para tahanan, menghentikan eksekusi, memulihkan akses internet, serta mengizinkan misi pencari fakta PBB menyelidiki dugaan kejahatan.
Gelombang protes besar-besaran pecah di seluruh Iran pada akhir Desember 2025, yang awalnya dipicu oleh meningkatnya biaya hidup, inflasi tinggi, dan merosot tajamnya nilai mata uang nasional.
Apa yang bermula sebagai demonstrasi menentang kesulitan ekonomi berkembang menjadi protes yang lebih luas terhadap rezim Iran. Seruan untuk menggulingkan Republik Islam ditanggapi dengan tindakan keras oleh aparat keamanan, termasuk penangkapan massal dan kekerasan mematikan, menurut kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia.
Perdebatan di Eropa berlangsung di tengah tekanan berkelanjutan dari Amerika Serikat terhadap Iran, di mana IRGC telah ditetapkan sebagai Organisasi Teroris Asing sejak April 2019. Presiden AS Donald Trump berulang kali memperingatkan Teheran agar tidak mengeksekusi para demonstran, seraya memberi sinyal bahwa eskalasi lebih lanjut dapat memicu respons militer.
Menjelang pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri, Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Kaja Kallas mengatakan dalam pernyataannya pada 29 Januari bahwa Iran akan menjadi fokus utama pembahasan terkait Timur Tengah.
“Tentu saja, topik utamanya adalah Iran. Kami akan memasukkan sanksi baru ke dalam daftar, dan saya juga memperkirakan kami akan menyepakati pencantuman Garda Revolusi Iran dalam daftar teroris,” ujarnya. “Ini akan menempatkan mereka sejajar dengan al-Qaeda, Hamas, dan Daesh. Jika Anda bertindak sebagai teroris, maka Anda juga harus diperlakukan sebagai teroris.”
Ia mengatakan bahwa skala kekerasan yang digunakan otoritas Iran terhadap para demonstran membuat tindakan lanjutan tak terelakkan.
“Jelas apa yang kita lihat: jumlah korban tewas dalam protes di Iran dan cara-cara yang digunakan rezim benar-benar sangat parah,” kata Kallas. “Itulah sebabnya kami juga mengirimkan pesan yang jelas bahwa jika Anda menindas rakyat, ada harga yang harus dibayar, dan Anda juga akan dikenai sanksi.”
Setidaknya 6.373 orang telah tewas sejak protes dimulai, termasuk 5.993 demonstran dan 113 anak, menurut data per 28 Januari yang diterbitkan oleh Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang berbasis di Amerika Serikat.
Menurut HRANA, total penangkapan telah mencapai 42.486 orang, sementara ribuan kematian lainnya masih dalam proses peninjauan. The Epoch Times tidak dapat memverifikasi angka-angka tersebut secara independen.
Ketika ditanya langkah-langkah spesifik apa yang sedang dipertimbangkan, Kallas mengatakan bahwa paket sanksi akan mencakup individu maupun entitas yang terkait dengan kekerasan terhadap para demonstran, di samping pencantuman IRGC secara keseluruhan.
Menanggapi kekhawatiran bahwa langkah tersebut dapat menghambat operasi diplomatik Eropa di Iran, Kallas mengatakan bahwa risiko-risiko tersebut telah diperhitungkan.
“Risiko-risiko ini telah dikalkulasikan,” ujarnya. “Bagian diplomatik tidak termasuk dalam pencantuman Garda Revolusi ini. Interaksi dengan Menteri Luar Negeri tidak tercakup di dalamnya. Penilaiannya adalah bahwa jalur diplomatik akan tetap terbuka, bahkan setelah Garda Revolusi dimasukkan ke dalam daftar.”
