JAKARTA, DISWAY.ID – Pemerintah menegaskan komitmennya mengawal proses transisi penyelenggaraan pelayanan ibadah haji tahun 2026 yang kini beralih dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).
Komitmen tersebut tercermin dalam kehadiran Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar pada Penutupan Pembekalan sekaligus Pengukuhan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 2026 M/1447 H di Jakarta.
Sebanyak 1.620 petugas haji resmi dikukuhkan oleh Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, dalam upacara yang digelar di Lapangan Galaxy Makodau 1, Halim, Jakarta Timur, Jumat, 30 Januari 2026.
BACA JUGA:Kompak, Harlah ke-100 Tahun NU Bakal Dihadiri Seluruh Unsur dari Mustasyar, Syuriyah hingga Tanfidziyah
BACA JUGA:3 Kampus Terdampak Bencana Sumatera Dapat Beasiswa Pendidikan, Unand, USU, dan Syiah Kuala
Lokasi ini berdekatan dengan Asrama Haji Pondok Gede, yang selama ini menjadi pusat aktivitas pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Indonesia.
Menag Nasaruddin Umar hadir bersama Wakil Menteri Agama Romo H.R. Muhammad Syafi’i.
Kehadiran pimpinan Kemenag tersebut dipandang sebagai simbol dukungan penuh terhadap proses transisi kelembagaan, sekaligus penegasan bahwa Kemenag tetap berperan aktif mengawal kualitas pelayanan haji meski estafet penyelenggaraan kini berada di bawah Kementerian Haji dan Umrah.
“Selamat bertugas kepada seluruh petugas haji yang telah dikukuhkan. Semoga pelaksanaan haji tahun ini sukses, lancar, dan terus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar Menag Nasaruddin Umar saat menyapa para petugas usai upacara pengukuhan.
Menag juga menekankan bahwa transisi pengelolaan haji setelah lebih dari 75 tahun berada di bawah Kemenag merupakan langkah strategis yang harus dijalani dengan penuh kehati-hatian.
BACA JUGA:Tegas! Kemenhaj Pulangkan 13 Calon PPIH 2026 Selama Diklat: Ada Pemalsuan Absensi hingga Indisipliner
BACA JUGA:Kemenkes Peringatkan Bahaya Whip Pink: Gas N2O Mematikan dan Dilarang di Luar RS
Menurutnya, pelayanan kepada jemaah harus tetap menjadi orientasi utama, terlepas dari perubahan struktur kelembagaan.
“Yang terpenting bukan siapa pengelolanya, tetapi bagaimana negara memastikan jemaah haji Indonesia mendapatkan pelayanan yang aman, nyaman, dan bermartabat. Kemenag akan terus mendukung dan mengawal proses ini agar berjalan mulus,” kata Nasaruddin.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyatakan bahwa pengukuhan PPIH menjadi titik awal penting bagi penyelenggaraan haji 2026.
- 1
- 2
- »
