GenPI.co - Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai sulit mewujudkan fraksi gabungan, seiring adanya usul penghapusan ambang batas parlemen atau parlementary treshold (PT) empat persen.
“Usulan fraksi gabungan partai-partai kecil ini, bisa menyulitkan praktik politiknya,” katanya dikutip dari JPNN, Sabtu (31/1).
Ide penghapusaan ambang batas parlemen muncul, dengan menggunakan fraksi gabungan untuk partai kecil di DPR.
Wacana tersebut, dimaksudkan untuk membuat suara jutaan pemilih terakomodasi partai di parlemen.
Said Abdullah menyampaikan fraksi gabungan ini, bisa membuat partai-partai kecil kawin paksa dengan ideologi dan watak parpol yang berbeda.
Ketua Banggar DPR itu menilai fraksi gabungan hanya bisa diterapkan di negara dengan ciri homegen, sedangkan Indonesia adalah multikultural.
“Corak politik Indonesia, cenderung multikultural. Kondisi ini, bisa menghasilkan keputusan deadlock di internal fraksi gabungan,” ujarnya.
Said Abdullah menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hanya membatalkan PT pada Pemilu 2024, dan tidak melarang ambang batas parlemen.
Ketua DPD PDIP Jatim itu mengatakan aturan kepemiluan ke depan, tidak kaku menempatkan angka PT dengan menggunakan pendekatan representasi di DPR.
“Bisa menerapkan partai peserta pemilu yang berhak duduk di DPR, wajib memenuhi jumlah alat kelengkapan dewan periode DPR sebelum pemilu,” ucapnya. (ast/jpnn)
Jangan lewatkan video populer ini:
