Purbaya Bersih-Bersih: Usai Bea Cukai, Giliran Pejabat Pajak Kena Rombak

Bisnis.com, JAKARTA — Perombakan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak akan berlangsung pekan depan, menyusul pergantian yang sudah lebih dulu terjadi di Ditjen Bea Cukai.

Gangguan sistem inti perpajakan (Coretax), tidak tercapainya target pajak 2025, hingga tindakan para petugas pajak menjadi sorotan publik terhadap otoritas yang mengumpulkan penerimaan negara itu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun mengungkap bahwa dia akan merotasi sekitar 70 orang pejabat Ditjen Pajak pada pekan depan. Purbaya mengakui bahwa rotasi itu demi perbaikan tata kelola dan upaya penguatan penerimaan negara.

"Minggu depan mungkin sekitar 70 orang orang pajak saya akan putar, yang ketahuan main main saya akan putar ke tempat yang lebih sepi. Jadi, kami melakukan perbaikan yang sungguh-sungguh," kata Purbaya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta pada Jumat (30/1/2026).

Purbaya juga menyebut bahwa rotasi itu melanjutkan perombakan 31 pejabat di
lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu. Perombakan itu meliputi pejabat setingkat Direktur hingga Kepala Kantor di beberapa wilayah.

Dia menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk shock therapy agar institusi Bea dan Cukai dapat bekerja lebih baik dibandingkan sebelumnya, terutama dalam mendukung iklim investasi dan perdagangan nasional.

“Kalau saya cuma ngomong aja, enggak akan gerak. Sekarang saya shock yang besar-besar,” tegasnya.

Purbaya menyebutkan sejumlah titik strategis menjadi fokus perombakan, termasuk pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, Batam, Semarang, Surabaya, hingga Bali.

Menurutnya, pembenahan di titik-titik tersebut krusial karena berkaitan langsung dengan arus logistik dan biaya ekonomi nasional.

“Tanjung Priok saya pindahin, Batam saya pindah. Semarang, Surabaya, Bali. Saya harapkan nanti bisa bekerja lebih baik lagi,” katanya.

Pada waktu bersamaan, Purbaya juga merotasi sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kemenkeu.

Perombakan pejabat DJP pekan depan terjadi di tengah lonjakan target setoran pajak 2026 menjadi Rp2.357,7 triliun.

Target pajak itu naik Rp440,1 triliun dari realisasi penerimaan pajak 2025 yang senilai
Rp1.917,6 triliun. Sebagai catatan, terjadi shortfall pajak pada 2025 karena realisasi pajak hanya 87,6% dari target APBN.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut perekonomian nasional dan juga global tengah berada dalam kondisi menantang baik 2025 maupun 2026.

"Kita insyaAllah di tahun 2026 membutuhkan pertumbuhan sekitar Rp440,1 triliun atau sekitar 22,9% dari realized revenue tahun 2025. Sinyal positifnya adalah kami harus bekerja keras dan kami harus, selain memperbaiki mesin penerimaan negara supaya lebih konservatif, inovatif, adaptif terhadap perkembangan dunia bisnis, investasi dan juga perekonomian, kami juga harus memperkuat sumber daya manusia," ujar Bimo pada Selasa (27/1/2026).

Bimo mengakui tantangan tidak hanya berada berasal dari faktor perekonomian nasional maupun global. Ada tantangan juga yang muncul bahkan dari internal DJP, seperti salah satunya penetapan tiga orang pejabat KPP Madya Jakarta Utara sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Upaya Kejar Target Pajak Jumbo

Dari segi kinerja penerimaan tahun lalu, Bimo memaparkan bahwa tingginya restitusi atau pengembalian pajak cukup tinggi. Sebagai informasi, senilai Rp361,2 triliun penerimaan dikembalikan (refund) ke wajib pajak (WP) dalam bentuk restitusi. Nilainya meningkat 39,5% dari restitusi 2024 yaitu Rp265,7 triliun.

"Ada sekitar kenaikan akumulatif year-on-year 35,9% di sini, refund yang kami kembalikan ke dunia bisnis. Kami kembalikan ke wajib pajak untuk mengakselerasi growth business-nya, untuk menambah cashflow operating business-nya termasuk juga untuk mendorong demand dari masyarakat," tutur Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu.

Untuk itu, terang Bimo, pemerintah ke depan memiliki PR untuk memperbaiki ekonomi domestik salah satunya permintaan masyarakat. Dengan begitu, hal tersebut bisa memengaruhi penerimaan pajak.

Selain itu, otoritas pajak turut melakukan ekstensifikasi dengan memungut pajak transaksi digital. Sejauh ini, terangnya, sudah ada 240 platform perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang sudah ditunjuk untuk memungut pajak transaksi digital.

Beberapa metode lain yang akan digunakan adalah implementasi pajak minimum global 15% sampai 22% terhadap perusahaan asing di Indonesia beromzet 750 juta euro per tahun, penguatan sistem Coretax, serta kerja sama antarinstansi.

Pada sisi kerja sama instansi, Bimo mencontohkan pihaknya bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum (Ditjen AHU Kemenkum) untuk mengawasi kepatuhan perpajakan dari data kepemilikan manfaat (beneficial ownership), maupun di sektor pertambangan oleh Ditjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM.

"Kami kerja sama dengan Direktorat Jenderal Minerba, kami sepakat di tahun 2025 kami dorong semua pemohon RKAB [Rencana Kerja dan Anggaran Biaya] untuk bisa memenuhi kewajiban perpajakannya, membayar tunggakannya dan segala macam," terang Bimo.

Upaya perbaikan ekonomi dan kebijakan fiskal di bawah Purbaya juga ditempuh dengan memimpin debottlenecking dunia usaha. Hal ini lantaran Purbaya menjadi salah satu menteri yang memimpin Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP).

Untuk itu, Purbaya meyakini perbaikan fondasi perekonomian sedang dilakukan. Dia juga mengeklaim koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter juga sudah lebih dekat.

"Kami juga sudah berkomunikasi lebih dekat dengan central bank sehingga likuidasi pasar juga cukup untuk ekonomi tumbuh 6% tahun ini," terangnya. (Akbar Evandio)