Riuh Rendah Demutualisasi, Negara Berpeluang 'Kendalikan' Langsung Pasar Modal?

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin mengurangi konflik kepentingan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui upaya demutualisasi bursa. Sejalan dengan hal tersebut, superholding BUMN Indonesia yakni Danantara pun menyatakan siap untuk menjadi bagian dari masa depan BEI. 

Upaya demutualisasi bursa menjadi salah satu arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto ke pemerintah menyusul tekanan mendalam terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sejak Rabu (28/1/2026), yang dipicu oleh ultimatum dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). 

Penilaian dari MSCI terhadap BEI pun memicu aksi jual besar-besaran investor pasar modal sehingga membuat perdagangan dihentikan sementara (trading halt) pada Rabu dan Kamis ini. 

"Ya demutualisasi diharapkan mulai berproses di tahun ini, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan cepat karena itu akan mengurangi level konflik kepentingan antara anggota bursa yang menentukan dan menguruskan dari prosesnya sendiri," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026). 

Hal itu disampaikan Airlangga usai pertemuan terbatas dengan Menteri Keuangan (Menkeu) sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, CEO Danantara Rosan Roeslani serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria. 

Airlangga, yang juga Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), menyebut pemerintah ingin agar ada pemisahan antara anggota dan pengurus bursa. 

Selama ini, ketika tak ada sekat antara anggota dan pengurus, anggota BEI terdiri dari lembaga sekuritas. Menurutnya, perbedaan bargaining power antara sekuritas besar, menengah dan kecil yang berperan sebagai anggota dan pengurus bursa memengaruhi independensi pengurus. 

Dengan demutualisasi juga, dia menilai kepengurusan otoritas bursa akan bisa lebih menerapkan penegakan kedisiplinan terhadap pelaku distorsi pasar. 

"Apalagi berikutnya demutualisasi bisa membuat juga bursa itu go public," paparnya. 

Peluang Masuknya Danantara

Pada kesempatan yang sama, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani pun menyebut sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia itu memiliki kepentingan besar terhadap upaya pembenahan BEI. 

Sebab, terangnya, sebesar 30% dari kapitalisasi pasar modal adalah perusahaan-perusahaan BUMN yang telah melantai di bursa. Untuk itu, dia membuka peluang Danantara masuk ke kepemilikan saham BEI apabila proses demutualisasi tuntas. 

"Kami terbuka, kalau ini sudah terjadi demutualisasi, Danantara berkeinginan untuk masuk juga [ke struktur kepemilikan saham BEI]," ujar Rosan. 

Menurut pria yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi itu, pihaknya juga ingin agar BEI menjadi lebih terbuka dan transparan. Dia menyebut apabila nantinya Danantara masuk, tak perlu melalui sekuritas BUMN. 

"No, no, no, no, no, bisa langsung," ujarnya singkat. 

Kawal Kepengurusan BEI?

Di sisi lain, Menko Airlangga turut mengapresiasi pengunduran diri Direktur Utama BEI Iman Rachman usai IHSG anjlok akibat ultimatum MSCI. Dia menyebut pemerintah akan memonitor kepengurusan otoritas bursa ke depannya agar bisa menjaga tata kelola sesuai dengan Undang-Undang (UU) tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK). 

Adapun beberapa upaya lain yang akan ditempuh pemerintah untuk memastikan BEI berbenah adalah regulasi menaikkan free float dari 7,5% ke 15%. 

Upaya itu diyakini meningkatkan stabilitas pasar modal sehingga penilaian MSCI tak turun kasta dari emerging market ke frontier level. 

Tidak hanya itu, pemerintah akan mendorong likuiditas di pasar modal semakin besar dengan menaikkan limit investasi dari dana pensiun dan asuransi. Hal ini akan dikoordinasikan juga dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. 

Purbaya mengatakan, rencananya limit investasi dapen dan asuransi di pasar modal akan dinaikkan dari 8% ke 20%. 

Akan tetapi, Purbaya menyebut porsi investasi yang lebih besar dari dana pensiun dan asuransi itu hanya akan difokuskan pada saham-saham berkapitalisasi besar dalam 12 bulan terakhir atau LQ45. 

"Kami akan bebaskan lagi ke 20%, tetapi di saham-saham yang tidak goreng-gorengan. Mungkin untuk pertama kita batasin di LQ45," ucapnya. 

Menurut Purbaya, langkah menambah 'bahan bakar' ke pasar modal itu akan membantu kondisi pasar saham semakin membaik. 

Sejalan dengan hal tersebut, dia mengatakan otoritas bakal mendorong pembenahan saham-saham gorengan. 

"Yang jelas bahan bakar ke capital market jadi ada lebih besar dibanding sebelumnya. Nanti itu akan diperhatikan juga integritas pasar dalam pengertian dengan kebijakan tadi ya," tuturnya.