Bisnis.com, MALANG — Kinerja belanja negara di wilayah kerja KPPN Malang mencapai Rp14,91 triliun pada 31 Desember 2025, mencakup 96,5% dari total pagu anggaran Rp15,45 triliun.
Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan belanja sebesar itu ditopang kinerja Belanja Pemerintah Pusat yang terserap Rp6,11 triliun (94,82%) mengalami kontraksi sebesar 12,16% (year on year/YoY).
“Kinerja Belanja K/L ditopang oleh realisasi belanja pegawai sebesar Rp4,09 triliun [98,40%], realisasi belanja barang sebesar Rp1,66 triliun [88,45%], realisasi belanja modal sebesar Rp345,02 miliar [87,25%] dan realisasi belanja bansos sebesar Rp15,71 miliar [99,37%],” ujarnya di sela-sela Penganugerahan Penghargaan Satker Berkinerja Terbaik Lingkup KPPN Malang (PRISMA) Triwulan IV/2025 di Malang, dikutip pada Sabtu (31/1/2026).
Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) telah tersalur Rp8,81 triliun (97,77%). Kinerja Belanja Transfer ke Daerah (TKD) ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp5,11 triliun atau 98,60% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp1,72 triliun atau 98,84% dari alokasi pagu TA 2025.
“Sedangkan Dana Desa terealisasi mencapai Rp794,06 miliar atau sekitar 95,03% dari alokasi. Untuk Dana Desa telah disalurkan ke 738 desa pada 5 kabupaten/kota,” ucapnya.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai realisasi belanja dari pemerintah pusat ke daerah relatif tinggi, tetapi perlu dilihat kembali dana yang masuk ke pemda apakah dapat terserap secara optimal, karena penyerapan belanja di tingkat kabupaten/kota diperkirakan pada kisaran 90%, sehingga selebihnya menjadi SiLPA.
Baca Juga
- Realisasi Penerimaan Negara di Wilker KPPN Malang Capai Rp115,80 Triliun, Turun 2,5%
- Pendapatan Premi Asurasi Hingga Bisnis Leasing di Malang Turun Tajam, OJK Detailkan Penyebabnya
Menurutnya, hal ini tentu menjadi evaluasi bersama untuk perbaikan penyerapan belanja, termasuk perbaikan tata Kelola keuangan daerah yang masih perlu upaya pembenahan pola penyerapan anggaran sesuai dengan target per kuartal.
Apalagi di tengah efisiensi, pemda masih menyisakan SiLPA, artinya ini menjadi indikasi kurang sinergisnya antara perencanaan dan penganggaran.
“Supervisi dari Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, Kejaksaan, maupun inspektorat harus terus dilakukan agar pemda lebih atraktif dan berani dalam mengambil langkah penyerapan anggaran,” ucapnya. (K24)
