Jakarta (ANTARA) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendorong penyelesaian konflik global, perdamaian dunia, dan isu Palestina, melalui penguatan peran kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sekretaris PDI P, Hasto Kristiyanto, menekankan Indonesia harus tetap berpijak pada prinsip politik luar negeri bebas aktif di tengah dinamisnya konstelasi politik internasional.
"Kita sebagai bangsa yang merdeka itu memiliki suatu cita-cita besar untuk membangun tata dunia baru," ujar dia, saat ditemui di Jakarta, Sabtu.
Ia menekankan sikap PDI Perjuangan sangat tegas mengacu pada prinsip bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa.
Kemerdekaan, kata dia, merupakan landasan politik luar negeri Indonesia, sehingga tidak boleh mengikatkan diri, kecuali berpihak kepada kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.
Ia mengingatkan kembali amanat Rapat Kerja Nasional Pertama PDI P yang sangat tegas menjunjung tinggi hukum internasional dan konstitusi.
Ia mencontohkan sikap Partai terhadap berbagai intervensi asing yang dinilai bertentangan dengan prinsip kemerdekaan.
Lebih lanjut, dia menekankan Indonesia memiliki tanggung jawab sejarah untuk menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa di selatan.
Dibandingkan hanya mengikuti skema buatan negara besar, menurutnya, Indonesia seharusnya lebih menonjolkan pengaruhnya melalui blok-blok strategis yang sudah ada sejak era Presiden Soekarno.
"Sikap PDI Perjuangan adalah mendorong seluruh upaya perdamaian itu melalui PBB. Kita harus memperkuat sistem internasional yang lebih berkeadilan dan damai," tuturnya.
Ia berpendapat Indonesia perlu membangun kembali solidaritas bangsa-bangsa Asia, Afrika, hingga Amerika Latin. Dengan demikian, kepemimpinan Indonesia di wilayah itu yang harus ditonjolkan.
Ia menegaskan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak bangsa yang tertindas, termasuk Palestina, merupakan ujian bagi integritas politik luar negeri Indonesia di mata dunia.
Bagi PDI P, sambung dia, kedaulatan sebuah bangsa tidak bisa dikompromikan oleh kepentingan aliansi politik tertentu yang mengabaikan hukum internasional.
Sekretaris PDI P, Hasto Kristiyanto, menekankan Indonesia harus tetap berpijak pada prinsip politik luar negeri bebas aktif di tengah dinamisnya konstelasi politik internasional.
"Kita sebagai bangsa yang merdeka itu memiliki suatu cita-cita besar untuk membangun tata dunia baru," ujar dia, saat ditemui di Jakarta, Sabtu.
Ia menekankan sikap PDI Perjuangan sangat tegas mengacu pada prinsip bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa.
Kemerdekaan, kata dia, merupakan landasan politik luar negeri Indonesia, sehingga tidak boleh mengikatkan diri, kecuali berpihak kepada kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.
Ia mengingatkan kembali amanat Rapat Kerja Nasional Pertama PDI P yang sangat tegas menjunjung tinggi hukum internasional dan konstitusi.
Ia mencontohkan sikap Partai terhadap berbagai intervensi asing yang dinilai bertentangan dengan prinsip kemerdekaan.
Lebih lanjut, dia menekankan Indonesia memiliki tanggung jawab sejarah untuk menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa di selatan.
Dibandingkan hanya mengikuti skema buatan negara besar, menurutnya, Indonesia seharusnya lebih menonjolkan pengaruhnya melalui blok-blok strategis yang sudah ada sejak era Presiden Soekarno.
"Sikap PDI Perjuangan adalah mendorong seluruh upaya perdamaian itu melalui PBB. Kita harus memperkuat sistem internasional yang lebih berkeadilan dan damai," tuturnya.
Ia berpendapat Indonesia perlu membangun kembali solidaritas bangsa-bangsa Asia, Afrika, hingga Amerika Latin. Dengan demikian, kepemimpinan Indonesia di wilayah itu yang harus ditonjolkan.
Ia menegaskan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak bangsa yang tertindas, termasuk Palestina, merupakan ujian bagi integritas politik luar negeri Indonesia di mata dunia.
Bagi PDI P, sambung dia, kedaulatan sebuah bangsa tidak bisa dikompromikan oleh kepentingan aliansi politik tertentu yang mengabaikan hukum internasional.
