PDIP Tegaskan Perombakan Kabinet Sepenuhnya Wewenang Presiden, Istana Bantah Isu Reshuffle

Pantau - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa perombakan susunan Kabinet Merah Putih sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

"Itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden," ujar Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, saat menanggapi isu reshuffle kabinet.

Namun, saat ditanya lebih lanjut apakah telah ada komunikasi antara Presiden Prabowo dan PDIP terkait wacana tersebut, Hasto enggan memberikan jawaban.

Istana Pastikan Belum Ada Pembahasan Reshuffle

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai perombakan kabinet.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Prasetyo menghadiri pelantikan Anggota Dewan Energi Nasional di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 28 Januari 2026.

Saat ditanya awak media terkait isu reshuffle, Prasetyo menjawab tegas, "Enggak ada."

Ia menjelaskan bahwa tidak ada reshuffle dalam pengertian perombakan kabinet, melainkan hanya perubahan teknis berupa perpindahan tugas Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, yang tengah menjalani proses menuju jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Jabatan Wamenkeu Masih Kosong, Belum Ada Keputusan Presiden

Terkait kekosongan posisi Wakil Menteri Keuangan, Prasetyo menyatakan bahwa Presiden Prabowo belum mengeluarkan keputusan untuk mengisi jabatan tersebut.

Pemerintah saat ini masih menunggu selesainya proses pengangkatan Deputi Gubernur BI yang sedang berlangsung.

Selain itu, Prasetyo menegaskan belum ada pembahasan mengenai calon Wakil Menteri Keuangan maupun jumlah wamen yang akan ditunjuk.

Ia menjelaskan bahwa Presiden akan melakukan kajian terlebih dahulu dan meminta masukan dari Menteri Keuangan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

"Belum ada. Belum dibicarakan," tegas Prasetyo, menutup spekulasi terkait reshuffle kabinet.