Laporan: Sakinah Fitrianti
HARIAN FAJAR, PANGKEP- Pagi itu, Ruga (51) duduk di halaman rumah tempatnya mengikat rumput laut di Desa Bonto Manai, Kabupaten Pangkep. Ia memandangi halaman yang masih basah sisa hujan malam sebelumnya, sementara tangannya sesekali mengelus lutut yang mulai terasa nyeri akibat pekerjaan berat yang ia lakukan saban hari.
Di sudut rumah, sebuah karung beras tampak mengempis nyaris kosong. Karung itu menjadi penanda paling jujur tentang betapa rapuhnya ketahanan pangan keluarga kecil tersebut.
Ruga telah lama terbiasa hidup pas-pasan. Namun yang paling ia sesalkan bukanlah kemiskinan itu sendiri, melainkan perasaan terabaikan oleh sistem yang seharusnya melindunginya.
Selama lima tahun berturut-turut, Ruga tidak pernah lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Padahal sebelumnya, ia sempat merasakan langsung manfaat bantuan yang sangat berarti bagi kebutuhan makan sehari-hari. Bantuan itu bukan sekadar angka dalam laporan negara, melainkan penopang hidup di tengah penghasilan yang tak pernah pasti.
Ruga adalah pengikat rumput laut. Pekerjaan yang menopang hidup banyak keluarga di Kampung Bangkala, namun nyaris tak pernah dianggap dalam kategori pekerjaan layak oleh sistem bantuan sosial.
Dengan upah hanya Rp4.000 per tali, ia bertahan hidup di tengah kerja berat dan risiko kesehatan yang tinggi. Tali-tali yang mereka gunakan panjangnya bisa mencapai 15 hingga 20 meter dalam sekali bentangan. Potongan rumput laut diikat satu per satu.
Dalam sehari, ia hanya mampu menyelesaikan empat hingga lima tali. Tidak lebih. Bukan karena mereka malas atau berhenti lebih cepat, melainkan karena pekerjaan ini menguras tenaga dan konsentrasi sejak pagi hingga sore.
“Di sini saya bekerja ikat rumput laut berdua dengan suami saya. Untuk satu tali upahnya Rp4 ribu. Biasanya saya selesaikan empat sampai lima tali,” kata Ruga, tanpa menghentikan tangannya yang terus bekerja.
Pekerjaan itu menuntut kontak langsung dengan air laut hampir sepanjang hari. Air garam yang terus mengenai kulit membuat kuku-kuku jarinya rapuh dan mudah patah. Beberapa jari kerap mengalami luka terbuka kecil yang sulit sembuh.
“Kadang sakit, kadang gatal sekali. Kalau sudah begitu, mau tidak mau tetap kerja,” katanya lirih.
Di tengah keterbatasan ekonomi, Ruga dan warga Kampung Bangkala juga hidup dalam kondisi tempat tinggal yang rentan bencana. Rumah-rumah mereka berdiri tepat di bantaran sungai yang kerap meluap saat hujan deras turun.
Air sungai sering masuk ke kolong rumah, membawa lumpur dan sampah. Setiap musim hujan, tanah di sekitar pondasi rumah warga perlahan terkikis.
Salah satunya dialami Maniaga, warga Kampung Bangkala yang merupakan saudara dari Ruga. Pantauan FAJAR belakang rumahnya telah tergerus air sungai setiap kali banjir datang. Tanah di bawah pondasi rumah panggung itu semakin menipis.
Ia khawatir suatu hari rumah tersebut benar-benar terbawa arus. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Kikisan tanah semakin jelas terlihat dari tahun ke tahun.
“Pernah mengusul untuk bedah rumah, saudara saya ini. Tapi tidak pernah juga diberi bantuan bedah rumah,” ungkap Ruga, sembari terus mengikat rumput laut.
Di tengah kondisi itu, harapan Ruga tertuju pada bantuan sosial pemerintah. Harapannya sederhana, namanya kembali didata sebagai penerima bantuan.
Namun setiap kali ia mendatangi kantor desa, jawaban yang ia terima justru berulang dan mematahkan semangat.
“Untuk penyampaian kami setiap kali ke kantor desa itu, disampaikan bahwa kami cuman pekerja atau buruh, bukan pembudidayanya. Jadi tidak didata untuk diberi bantuan,” ungkapnya.
Ia mengaku tak sepenuhnya memahami istilah administratif yang digunakan aparat desa. Yang ia pahami hanya satu hal, dirinya dianggap tidak memenuhi kriteria. Padahal, kondisi ekonominya tak pernah berubah signifikan sejak dulu. Ia dan suaminya tetap menggantungkan hidup pada pekerjaan serabutan sebagai pengikat rumput laut.
Penjelasan itu tak langsung ia terima begitu saja. Berkali-kali Ruga mempertanyakan dasar penilaian tersebut. Ia ingin tahu, mengapa namanya tak pernah lagi muncul dalam daftar penerima bantuan sosial jenis apa pun.
“Selalu ditanyakan ke pegawai desa. Kadang juga jawabannya bahwa tidak ada lagi penambahan penerima bantuan, padahal kami sangat mengharapkan bantuan beras untuk kebutuhan makan sehari-hari,” bebernya.
Setiap jawaban terasa seperti tembok tinggi yang sulit ditembus. Tidak ada penjelasan tertulis. Tidak ada ruang dialog yang memadai. Yang ada hanya kepastian bahwa namanya tidak tercantum.
Situasi makin membingungkan ketika Ruga masih menyimpan kartu bantuan yang dulu pernah digunakannya. Kartu itu ia rawat baik-baik. Baginya, kartu tersebut adalah simbol pengakuan negara atas keberadaannya sebagai warga miskin yang berhak dibantu.
Namun harapan itu kembali pupus.
“Saya disampaikan oleh tempat biasa saya gesek kartu bantuan saya, bahwa kartu saya sudah hangus dan tidak bisa digunakan lagi,” katanya.
Pernyataan itu disampaikan tanpa penjelasan lebih lanjut. Tidak ada proses pengecekan. Tidak ada rujukan ke dinas terkait. Hanya satu kalimat singkat yang membuatnya pasrah.
“Terkahir saya terima bantuan lima tahun lalu. Katanya kartu saya sudah hangus jadi tidak bisa terima bantuan, padahal pernah saya terima bantuan beras dan itu sangat membantu,” ungkapnya sembari memperlihatkan Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) miliknya yang masih tersimpan rapi.
Di kartu itu, namanya tercetak jelas. Tidak ada tanda fisik yang menunjukkan kartu tersebut rusak atau tidak berlaku. Namun selama bertahun-tahun, kartu itu tak pernah lagi bisa ia gunakan akibat informasi yang ia terima bahwa kartunya telah hangus.
Bagi Ruga, lima tahun tanpa bantuan bukanlah waktu yang singkat. Lima tahun berarti ratusan hari penuh kecemasan memikirkan makanan esok hari. Lima tahun berarti menyaksikan program bantuan pemerintah berjalan, sementara dirinya hanya bisa melihat dari jauh.
Kisah Ruga akhirnya sampai ke Dinas Sosial Kabupaten Pangkep. Kepala Dinas Sosial Pangkep, Dr Jaenal Sanusi, mengaku langsung melakukan pengecekan terhadap data dan status kartu bantuan milik Ruga.
“Kita sudah cek. Dan ternyata ini kartunya aktif,” tegasnya.
Hasil pengecekan itu sekaligus membantah informasi yang selama ini diterima Ruga. Tidak ada status hangus. Tidak ada pemblokiran kartu. Secara sistem, KIS tersebut masih berlaku dan aktif.
Lebih jauh, Jaenal menyatakan pihaknya akan menelusuri ke mana bantuan tersebut seharusnya disalurkan selama lima tahun terakhir.
“Kita akan tracking ke mana bantuannya selama lima tahun tidak pernah diambil, karena alasan kartu hangus yang informasi dia terima,” pungkasnya.
Pernyataan itu membuka tabir persoalan yang lebih besar: kemungkinan kesalahan data, miskomunikasi, atau kelalaian dalam penyaluran bantuan sosial di tingkat bawah. Sebuah kesalahan kecil di atas kertas administrasi, namun berdampak besar pada kehidupan warga.
Meski demikian, Dinas Sosial memastikan langkah perbaikan akan segera dilakukan. Nama Ruga disebut telah tercatat dalam basis data penerima bantuan sosial.
“Sudah saya catat dan diprioritaskan untuk menerima bantuan. Karena memang di data, namanya itu tercatat sebagai penerima bantuan,” ujarnya, Jumat, 30 Januari. (*)
.jpg)
