Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) RI, Anggito Abimanyu, mendorong pelaku usaha dan sektor perbankan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mulai mengimplementasikan skema pendanaan kreatif atau creative funding.
Dorongan ini disampaikan seiring proyeksi penurunan kontribusi belanja pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY dari 20 persen menjadi 18 persen pada tahun mendatang.
Anggito menilai, pertumbuhan ekonomi daerah ke depan tidak dapat hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia mengusulkan penerapan skema blended financing yang mengombinasikan pendanaan dari institusi, masyarakat, dan perbankan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan di daerah.
“Jangan hanya tergantung dari APBN/APBD saja. Cari funding dana-dana kreatif, itu blended financing-lah. Modelnya tergantung pada project-nya; project-nya apa, carikan dana dari masyarakat,” ujar Anggito dalam Forum Dialog Bisnis Kadin DIY, Sabtu (31/1).
Dorongan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya surplus dana perbankan di DIY yang mencapai Rp32 triliun namun belum tersalurkan secara optimal ke sektor produktif.
Menurut Anggito, dana tersebut tersedia, tetapi kerap dialokasikan ke luar daerah karena keterbatasan proyek di DIY yang memenuhi kriteria kelayakan bisnis.
“Dana ada, kan ada surplus sebenarnya di bank, gede banget ya. Cuma kan project-nya yang harus feasible kan. Feasible, kalau bisa dijamin oleh pemerintah atau didukung oleh pemerintah ya toh, sehingga return-nya juga bagus dan risiko juga rendah,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY, Sri Darmadi Sudibyo, menyampaikan bahwa BI DIY telah menyiapkan inovasi berbasis digital untuk mendukung optimalisasi penghimpunan dana masyarakat.
Salah satunya melalui peluncuran aplikasi Gandeng-Gendong yang ditujukan untuk mengelola potensi dana sosial dan investasi di DIY.
“Kami juga menawarkan inovasi yang kita sebut dengan Gandeng-Gendong Super Apps di mana Super Apps ini dikembangkan dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang tentunya ini ditujukan agar juga bisa melakukan optimalisasi penghimpunan jiswaf yang mendukung pertumbuhan ekonomi DIY,” jelas Sri Darmadi.
Lebih lanjut, Sri Darmadi menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menggali ide-ide baru dalam memperkuat iklim investasi di DIY.
Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan Yogyakarta Economic Symposium yang mempertemukan regulator, akademisi, dan pelaku usaha.
“Kami melakukan kegiatan untuk mencari ide-ide baru terobosan terkait dengan peran investasi dalam mendorong ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Harapannya nanti di 2026 pun kita masih akan terus bisa melakukan sehingga bisa memetakan atau mengidentifikasi berbagai hal yang penting,” pungkasnya.
