Gaza dalam Bayangan Arsitektur Politik Tanpa Subjek

Kita telah terlalu lama menyaksikan Gaza hanya sebagai rangkaian statistik kemanusiaan. Puluhan ribu nyawa melayang, tercatat mayoritas perempuan dan anak-anak. Lebih dari satu juta manusia tercerabut dari akar tempat tinggalnya. Infrastruktur kehidupan, dari sekolah hingga rumah sakit, rata dengan tanah. Laporan Program Pembangunan PBB menyebutkan, jaringan air bersih pun nyaris tak berfungsi. Di tengah puing dan duka yang tak terperi inilah, dunia kembali berbisik tentang perdamaian.

Namun, pada saat ini bahasa perdamaian yang bergema di forum-forum global kini berbeda. Bahasa perdamaian tidak lagi bergetar dengan semangat keadilan, melainkan berdetak dengan ritme teknis melalui instrumen keamanan, stabilitas, rekonstruksi dan tata kelola. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dengan nada yang kerap disebut realistis, menegaskan bahwa perdamaian harus mengakui hak Palestina sekaligus menjamin keamanan Israel. Sebuah posisi yang sengaja dirancang agar dapat diterima oleh kekuatan-kekuatan utama dunia

Di sinilah kita harus berhenti sejenak. Persoalannya bukan pada realistis atau tidaknya pernyataan tersebut, melainkan realisme seperti apa yang sedang kita bangun? Serta etika seperti apa yang menjadi timbangannya? Sejarah panjang konflik ini memberikan pelajaran pahit, yaitu stabilitas yang lahir dari rahim ketimpangan bukanlah perdamaian. Stabilitas seperti itu hanyalah jeda kekerasan yang rapuh. Dalam ruang hampa inilah, wacana "keamanan" bisa menjelma menjadi selimut halu yang menghangatkan sang penguasa, sembari membekukan ketidakadilan yang sudah mengakar.

Berdasarkan hal tersebut, kita perlu membedakan dua etika yang sering dicampur-adukkan. Etika transaksional memandang perdamaian sebagai kesepakatan dagang antara aktor-aktor yang kuat. Prinsipnya sederhana, selama pihak dominan merasa aman, konflik dianggap selesai. Sebaliknya, etika transisional melihat perdamaian sebagai sebuah perjalanan transformatif. Etika transisional menuntut lebih dari sekadar kesepakatan bahwa itu menuntut pengakuan terhadap korban sebagai subjek politik, serta pemulihan hak-hak mereka yang telah dirampas.

Lihatlah kilas balik Perjanjian Oslo pada tahun 1993. Perjanjian itu adalah perwujudan nyata etika transaksional. Kesepakatan itu menghasilkan pengakuan formal dan segunung badan administratif baru. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Ekspansi pemukiman justru meningkat, kekerasan struktural berlanjut. Palestina mendapat otonomi terbatas tanpa kedaulatan sejati. Israel mendapat legitimasi plus keamanan yang diinginkannya. Hasilnya? Perdamaian pun terdegradasi menjadi sekadar manajemen konflik. Sebuah seni mengatur kekerasan agar tidak meledak, alih-alih menyelesaikan sumber nyala dari api konfliknya.

Kini, dalam puing Gaza, bayang-bayang kegagalan yang sama menari-nari. Dunia ramai membicarakan rekonstruksi seolah-olah itu adalah solusi ajaib, seolah-olah membangun kembali batu bata dapat dipisahkan dari persoalan politik yang menghancurkannya. Padahal, rekonstruksi bukan soal teknik sipil semata. Rekonstruksi adalah tindakan politik paling fundamental namun dapat menentukan siapa yang berhak merajut masa depan sebuah tanah air.

Angkanya sendiri menyimpan narasi yang pilu. Data PBB mengungkap, lebih dari 60 juta ton puing berserakan. Palestina butuh 7 hingga 20 tahun untuk membersihkannya. Hampir 90% lahan pertanian luluh-lantak, memicu krisis pangan yang bersifat sistemik. Gaza tidak sedang mengalami darurat sementara Gaza masih mengalami kehancuran struktural jangka panjang. Lalu, bagaimana mungkin membangun kembali fondasi yang hancur, tanpa terlebih dahulu membangun konsensus tentang siapa pemilik sah rumah dan tanah itu?

Yang mengkhawatirkan, jawaban yang muncul justru mengarah pada birokrasi baru yang steril. Pembentukan Dewan Perdamaian (Board of Peace), sebuah mekanisme internasional yang akan mendesain masa depan Gaza. Rancangannya menggelisahkan karena partisipasi politik warga Palestina sengaja dikesampingkan, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dipinggirkan. Kekuasaan akan terkonsentrasi pada badan eksekutif kecil yang hanya peduli pada efisiensi dan hasil. Bukan pada legitimasi.

Lebih mencengangkan lagi, aktor-aktor kunci di balik gagasan ini banyak berasal dari dunia properti dan investasi global. Gaza, dalam kalkulasi mereka, bukan lagi tanah yang merintih, melainkan aset pesisir bernilai tinggi. Pernyataan Jared Kushner yang menyebut Gaza sebagai "peluang waterfront" bagaikan membuka tabir tertutup, di mata mereka, kehancuran ini bukan tragedi, melainkan peluang ekonomi yang tertunda.

Ada di kesepakatan yang mana rakyat Gaza dalam semua desain ini? Fakta menunjukkan rencana untuk keberadaan politik mereka nyaris absen. Narasi pembangunan fisik bergerak lebih cepat ketimbang pembahasan tentang kedaulatan, representasi, atau keadilan. Rekonstruksi direduksi menjadi proyek teknis dan bisnis belak yang merupakan sebuah proses yang berakar pada perhitungan, bukan pada aspirasi

Rangkaian fakta ini membawa kita pada kesadaran yang lebih suram. Persoalan Gaza telah melampaui batas-batas konflik regional. Realita yang ada telah menjadi cermin dari pola global yang mengerikan: wilayah yang hancur dianggap sebagai ruang kosong yang sah untuk diatur ulang; penduduknya direduksi menjadi angka statistik atau variabel teknis. Kekerasan berubah wujud dari kejahatan yang harus dihentikan, menjadi sekadar tahap awal dari sebuah siklus pembangunan.

Inilah paradigma yang tengah merajalela yang disebut sebagai Arsitektur Politik Tanpa Subjek. Gagasan teknokratis tentang Gaza bukanlah anomali, melainkan gejala sempurna dari paradigma ini. Di dalamnya, manusia dengan segala kompleksitasnya yang telah bergolak sejarahnya, haknya, kehendaknya, telah dilumat menjadi entitas pasif dengan sebutan "populasi" yang perlu dikelola, atau "risiko" yang harus dimitigasi. Perdamaian pun diredefinisi. Perdamaian bukan lagi soal keadilan yang dipulihkan, melainkan sekadar tata kelola yang efisien.

Paradigma inilah yang menjelaskan mengapa penderitaan bisa dijadikan latar belakang investasi, dan kehancuran disulap menjadi proyek. Gaza diperlakukan seperti zona ekonomi khusus pascakonflik, bukan sebagai komunitas politik yang berdaulat. Dalam logika yang bengkok ini, keamanan menjadi tujuan final, sementara keadilan dipinggirkan dan dijadikan variabel sekunder yang boleh ditunda tanpa batas waktu.

Bagi Indonesia, inilah ujian yang sebenarnya. Ujian yang menggeliat di persimpangan identitas antara menjadi negara berkembang yang "realistis", dengan menjadi bangsa yang konstitusinya secara tegas menolak penjajahan dalam segala bentuk. Mendukung solusi dua negara adalah komitmen. Namun, mendukung rekonstruksi yang membungkam suara rakyat Palestina adalah pengkhianatan halus. Itu berarti menggeser posisi Indonesia dari pembela keadilan menjadi sekadar fasilitator dari sebuah desain yang membisu.

Jika etika transisional yang kita suarakan itu benar adanya, maka jalan kita jelas. Rekonstruksi Gaza harus bergandengan tangan dengan pemulihan hak politik dan agensi rakyatnya. Tanpa itu, gedung-gedung baru yang berdiri megah di atas puing hanya akan menjadi monumen sunyi sebagai peringatan betapa dunianya telah gagal mendengar jerit politik dari balik penderitaan. Perdamaian yang dibangun di atas desain tanpa rakyat bukanlah akhir dari konflik. Itu hanyalah cetak biru untuk masa depan global yang baru: sebuah dunia yang menormalisasi ketidakadilan, lalu menyebutnya sebagai stabilitas.