Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan pada kuartal III 2025 yang tercatat sebesar 5,04 secara tahunan (year-on-year/yoy).
“Nanti minggu depan, hari Kamis tanggal 5 (Februari), akan diumumkan pertumbuhan (ekonomi di kuartal IV 2025) yang diperkirakan lebih besar daripada pertumbuhan di kuartal III,” ujarnya di Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan, hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi dan fundamental perekonomian nasional cukup kuat.
Ia juga memastikan tingkat inflasi pada Januari 2026 tetap berada dalam rentang batas aman yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Hari Senin besok (2/2) akan diumumkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) tingkat inflasi di bulan Januari (2026) dan dipastikan bahwa tingkat inflasi ini masih dalam rentang sesuai APBN, yaitu rentang 2,5 plus minus 1 persen,” ucap Airlangga.
Ia menyatakan, terjaganya tingkat inflasi pada Januari 2026 melanjutkan pencapaian positif pada Desember 2025, dengan tingkat inflasi tercatat terjaga di 2,92 persen yoy.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa cadangan devisa nasional hingga Desember 2025 juga masih kuat, yaitu senilai 156,5 miliar dolar AS (Rp2,63 kuadriliun, kurs per Jumat (30/1) = Rp16.807 per dolar AS), atau setara dengan kecukupan 6,2 bulan impor.
Sementara itu, defisit fiskal masih terjaga pada batas 3 persen, kredit perbankan tumbuh 9,6 persen yoy, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 13,83 yoy, serta rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) sektor perbankan nasional masih tercatat kuat mencapai 25,87 persen per Desember 2025.
“Kemudian juga rasio utang terhadap PDB masih di bawah batas 60 persen, yakni 40 persen, dan kalau kita lihat rating daripada negara kita dari Investment Grade, baik dari Moody's (memberikan rating) Baa2, kemudian Fitch (memberikan rating) BBB,” kata Airlangga Hartarto.
Baca juga: KSSK prediksi pertumbuhan ekonomi 2026 capai 5,4 persen
Baca juga: Standard Chartered proyeksi pertumbuhan ekonomi RI 5,2 persen di 2026
Baca juga: Menko Airlangga tegaskan pemerintah tak menoleransi aksi goreng saham
“Nanti minggu depan, hari Kamis tanggal 5 (Februari), akan diumumkan pertumbuhan (ekonomi di kuartal IV 2025) yang diperkirakan lebih besar daripada pertumbuhan di kuartal III,” ujarnya di Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan, hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi dan fundamental perekonomian nasional cukup kuat.
Ia juga memastikan tingkat inflasi pada Januari 2026 tetap berada dalam rentang batas aman yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Hari Senin besok (2/2) akan diumumkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) tingkat inflasi di bulan Januari (2026) dan dipastikan bahwa tingkat inflasi ini masih dalam rentang sesuai APBN, yaitu rentang 2,5 plus minus 1 persen,” ucap Airlangga.
Ia menyatakan, terjaganya tingkat inflasi pada Januari 2026 melanjutkan pencapaian positif pada Desember 2025, dengan tingkat inflasi tercatat terjaga di 2,92 persen yoy.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa cadangan devisa nasional hingga Desember 2025 juga masih kuat, yaitu senilai 156,5 miliar dolar AS (Rp2,63 kuadriliun, kurs per Jumat (30/1) = Rp16.807 per dolar AS), atau setara dengan kecukupan 6,2 bulan impor.
Sementara itu, defisit fiskal masih terjaga pada batas 3 persen, kredit perbankan tumbuh 9,6 persen yoy, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 13,83 yoy, serta rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) sektor perbankan nasional masih tercatat kuat mencapai 25,87 persen per Desember 2025.
“Kemudian juga rasio utang terhadap PDB masih di bawah batas 60 persen, yakni 40 persen, dan kalau kita lihat rating daripada negara kita dari Investment Grade, baik dari Moody's (memberikan rating) Baa2, kemudian Fitch (memberikan rating) BBB,” kata Airlangga Hartarto.
Baca juga: KSSK prediksi pertumbuhan ekonomi 2026 capai 5,4 persen
Baca juga: Standard Chartered proyeksi pertumbuhan ekonomi RI 5,2 persen di 2026
Baca juga: Menko Airlangga tegaskan pemerintah tak menoleransi aksi goreng saham
