Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sederat arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait penataan dan penguatan pasar modal Indonesia. Arahan tersebut disampaikan Airlangga dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1).
Airlangga menyampaikan pesan dari Prabowo bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh. Prabowo, kata Airlangga, berkomitmen menjaga iklim investasi yang transparan, adil dan sejalan dengan standar global.
“Pesan Bapak Presiden untuk pasar modal, pesan beliau saya kutip: Kepada para investor domestik, mitra internasional dan seluruh rakyat Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh. Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita. Dan kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil dan berkelas dunia,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Sabtu (31/1).
Airlangga menyampaikan, ada empat poin utama yang ditekankan Prabowo untuk memperkuat pasar modal Indonesia. Pertama, penguatan transparansi dan integritas pasar melalui percepatan reformasi dengan cara melakukan reform pasar modal secara struktural lewat demutualisasi bursa serta peningkatan likuiditas.
Hal tersebut dilakukan menaikkan batas minimum porsi saham publik atau free float menjadi 15%, sesuai standar internasional. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas porsi saham yang beredar di publik sehingga pasar menjadi lebih transparan dan likuid
Kemudian kata Airlangga, terkait beneficial ownership atau kepemilikan akhir, termasuk memperjelas afiliasi antar pemegang saham. Reformasi struktural tersebut ditujukan agar pasar modal Indonesia sejajar dengan bursa modern di tingkat global.
Kedua, pemerintah menegaskan tidak mentoleransi praktik spekulatif share pricing atau praktik saham gorengan yang manipulatif sehingga merusak pasar. Praktik itu dapat merugikan investor dan merusak kredibilitas pasar modal Indonesia.
Airlangga menyaympaikan, praktik semacam itu tidak hanya merugikan investor, tetapi juga merusak kredibilitas pasar modal dan menghambat arus investasi asing yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Ketiga, dari sisi penegakan aturan, Bursa Efek Indonesia bersama aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bertentangan dengan ketentuan bursa, peraturan OJK maupun undang-undang di sektor jasa keuangan.
Airlangga bilang pemerintah akan mendukung penuh proses hukum agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keempat, Presiden menginstruksikan Kementerian Keuangan, OJK,dan Bursa Efek Indonesia diminta memastikan operasional pasar tetap berjalan normal tanpa kekosongan fungsi pengawasan.
Airlangga menegaskan, keberadaan pejabat pelaksana tugas akan menjamin seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan pengawasan pasar tetap berjalan tanpa gangguan. Ia menilai kekuatan institusi keuangan nasional terletak pada sistem yang dikelola berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dan praktik terbaik internasional.
