IHSG Anjlok dan Pejabat Mundur Serentak, Pasar Modal Akan Ditata Ulang?

Dalam satu hari yang sama, Jumat (30/1/2026), ada lima orang pejabat pengawas pasar modal yang mundur. Pengunduran diri itu diawali Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, lalu disusul empat unsur pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusul pada malam harinya.

Keempat pimpinan OJK itu adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar; Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara; Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) OJK Inarno Djajadi; serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (DKTK) OJK Aditya Jayaantara.

Dengan mundurnya Ketua Dewan Komisioner OJK, dua anggota Dewan Komisioner, serta satu pejabat deputi komisioner OJK, saat ini tersisa delapan anggota Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027 yang masih menjabat.

Langkah pengunduran diri pimpinan pejabat otoritas keuangan itu dilakukan menyusul rontoknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama dua hari berturut-turut pada perdagangan Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1/2026).

Anjloknya IHSG terjadi setelah lembaga penyedia indeks saham global yang bermarkas di Amerika Serikat, Morgan Stanley Capital International (MSCI), mengumumkan pembekuan sejumlah aksi indeks saham Indonesia.

MSCI mempertanyakan aspek transparansi dan tata kelola perdagangan saham di Indonesia. Khususnya, terkait kepemilikan saham yang terkonsentrasi, rendahnya kepemilikan saham publik atau free float saham, dan kurang memadainya kualitas data investor.

MSCI menanti perbaikan dari otoritas bursa sebelum Mei 2026 serta memperingatkan akan menurunkan peringkat saham Indonesia ke status frontier market dari sebelumnya emerging market jika tidak ada langkah perbaikan.

Para pejabat yang mundur beralasan, langkah mereka itu adalah bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan pasar yang diperlukan setelah IHSG rontok.

Friderica Widyasari Dewi ditunjuk untuk menggantikan sementara posisi Mahendra sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Sebelumnya, ia adalah Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK.

Berikutnya, Hasan Fawzi ditunjuk sementara menjadi anggota Dewan Komisioner pengganti Inarno, yang melepas posisi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon. Sebelumnya, Hasan adalah Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Belum ada informasi siapa yang akan mengisi kursi Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (DKTK) OJK yang ditinggalkan Aditya Jayaantara.

Artinya, saat ini kursi yang mereka tinggalkan masih dipegang oleh anggota Dewan Komisioner OJK yang lain secara rangkap jabatan. Berikutnya, proses untuk mencari sosok pengganti definitif atas tiga kursi dewan komisioner yang ditinggalkan itu akan diproses sesuai peraturan undang-undang.

Menyusul rontoknya bursa dan mundurnya para pimpinan OJK dan BEI, pemerintah menyatakan akan mempercepat langkah reformasi struktural pasar modal untuk menata ulang dan memperkuat kredibilitas bursa.

Langkah ini dilakukan antara lain dengan demutualisasi bursa, peningkatan likuiditas di bursa dengan cara menaikkan porsi saham yang dimiliki publik (free float) dari minimal 7,5 persen menjadi 15 persen, serta upaya penegakan hukum terhadap pelaku praktik saham gorengan dan manipulasi saham.

Demutualisasi adalah proses perubahan status BEI dari sebelumnya organisasi berbasis keanggotaan atau self-regulatory organization (SRO) yang dimiliki perusahaan sekuritas anggota bursa, menjadi entitas berbentuk perusahaan yang dapat dimiliki publik atau pihak lain.

Terkait demutualisasi ini, BEI terbuka atas entitas mana pun yang ingin menjadi pemegang saham bursa. Salah satu yang sudah menyampaikan ketertarikan adalah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang saat ini menjadi superholding badan usaha milik negara (BUMN).

Para investor ritel domestik atau warga yang menabung saham mengungkapkan rasa kecewa mereka terhadap bagaimana bursa saham di Indonesia dikelola.

Yanto, salah satu investor ritel yang sudah lebih dari satu dekade berinvestasi saham, mengatakan, modus saham digoreng sudah lama berulang. Namun, praktik itu selama ini cenderung dibiarkan dan otoritas serta regulator terkesan lamban menindak. Padahal, investor asing sudah mulai menarik diri dari pasar.

Investor lain, Roben, meminta agar pemerintah, otoritas, dan regulator bursa bisa menghargai dan melindungi investor ritel domestik seperti dirinya. Pasar modal hanya akan bertahan jika dikelola transparan dan akuntabel, bukan sekadar menjadi tempat exit liquidity yang mengorbankan kepercayaan investor publik. 

”Yang kerap dilupakan (pemerintah), dana investor ritel itu sering kali datang dari sebagian besar, bahkan seluruh, tabungan yang mereka miliki. Nilainya mungkin kecil secara nominal, tetapi sangat besar secara personal,” ujarnya.