Venezuela Ajukan RUU Amnesti, Ratusan Tahanan Politik Berpotensi Dibebaskan

Caracas: Presiden interim Venezuela, Delcy Rodríguez, mengumumkan pengajuan rancangan undang-undang (RUU) amnesti yang berpotensi membebaskan ratusan tahanan. Ini menjadi salah satu reformasi besar terbarunya sejak Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya diculik oleh militer Amerika Serikat di awal Januari.

“Kami telah memutuskan untuk melanjutkan undang-undang amnesti umum yang mencakup seluruh periode kekerasan politik sejak 1999 hingga saat ini,” kata Rodríguez, dikutip dari Al Jazeera, Sabtu, 31 Januari 2026.

Berbicara dalam sebuah acara yang dihadiri para hakim, magistrat, menteri, pejabat militer, dan pimpinan pemerintahan lainnya, Rodríguez mengatakan Majelis Nasional akan membahas RUU amnesti tersebut secara mendesak.

“Semoga undang-undang ini dapat menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh konfrontasi politik yang dipicu oleh kekerasan dan ekstremisme,” ujar Rodríguez dalam acara yang disiarkan melalui rekaman televisi.

“Semoga ini dapat mengarahkan kembali keadilan di negara kami dan membangun kembali kehidupan bersama di antara rakyat Venezuela,” tambahnya.

Rodríguez juga mengumumkan penutupan El Helicoide, penjara dinas intelijen yang terkenal di Caracas dan selama ini dikaitkan dengan praktik penyiksaan serta pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, El Helicoide akan dialihfungsikan menjadi pusat olahraga, sosial, dan budaya bagi lingkungan sekitarnya.

Pengumuman tersebut disampaikan di hadapan para pejabat yang sebelumnya dituduh oleh mantan tahanan dan organisasi HAM terlibat dalam pengelolaan El Helicoide dan fasilitas penahanan lainnya. Tahanan Politik di Venezuela Kelompok pembela hak tahanan Foro Penal memperkirakan saat ini terdapat 711 orang yang ditahan di berbagai fasilitas penahanan di Venezuela terkait aktivitas politik mereka. Dari jumlah tersebut, 183 orang telah dijatuhi hukuman.

Presiden Foro Penal, Alfredo Romero, menyambut baik rencana amnesti tersebut, namun menegaskan bahwa kebijakan itu harus berlaku untuk semua tahanan tanpa diskriminasi.

“Amnesti umum patut disambut selama unsur dan ketentuannya mencakup seluruh masyarakat sipil tanpa diskriminasi, tidak menjadi selubung impunitas, serta berkontribusi pada pembongkaran aparat represif dan praktik persekusi politik,” tulis Romero di media sosial.

Foro Penal mencatat sekitar 302 tahanan telah dibebaskan oleh pemerintahan Rodríguez setelah penculikan Maduro. Organisasi itu juga merilis sebuah video yang menunjukkan momen pembebasan aktivis HAM Eduardo Torres pada Jumat malam, setelah ia ditahan sejak Mei 2025.

Selama bertahun-tahun, keluarga dan para pembela HAM menuntut agar dakwaan dan vonis terhadap mereka yang dianggap sebagai tahanan politik dicabut.

Sementara itu, pejabat pemerintah Venezuela membantah keberadaan tahanan politik dan menyatakan bahwa para narapidana dipenjara karena melakukan tindak pidana. Pemerintah juga mengklaim telah membebaskan lebih dari 600 orang, meski tanpa penjelasan rinci mengenai periode waktunya.

Baca juga:  Trump Sambut Baik Pembebasan Tahanan Politik di Venezuela