FAJAR, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi tuan rumah Bimbingan Teknis (Bimtek) Operasionalisasi SP4N-LAPOR! dan Pemanfaatan Data Pengaduan Wilayah Sulawesi Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan pengelola pengaduan dari seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Sulawesi. Bimtek ini bertujuan memperkuat pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan data pengaduan masyarakat sebagai dasar perumusan kebijakan.
Pranata Humas Ahli Madya Pusat Penerangan (Puspen) Kemendagri, Rega Tadeak Hakim, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kemendagri dalam pembinaan, evaluasi kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui SP4N-LAPOR!.
“Melalui bimbingan teknis ini, kami ingin memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menerima, mengelola, dan menindaklanjuti laporan masyarakat secara efektif,” ujar Rega.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi publik dan pengelolaan pengaduan yang baik merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo SP) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Kemendagri menjadikan Sulsel sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan strategis tersebut.
Menurutnya, pengelolaan pengaduan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya disiplin waktu, kualitas respons, serta pemanfaatan data aduan sebagai bahan evaluasi kebijakan.
Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Ombudsman RI, Pemerintah Provinsi DIY, serta para pakar pelayanan publik. Peserta berasal dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, serta kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. (*)
