Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali melakukan penutupan atau shutdown pada Sabtu (31/1) waktu setempat akibat Kongres belum menyetujui anggaran untuk periode 2026. Namun, penutupan kali ini diprediksi hanya sementara.
Parlemen AS akan kembali bersidang pada Senin (2/2) setelah libur selama sepekan, dan Presiden dari Partai Republik, Donald Trump, mendukung penuh paket anggaran yang sedang dibahas.
Mengutip Bloomberg, Minggu (1/2), dampak shutdown diprediksi minim ke warga Amerika. Banyak pegawai federal yang bekerja di akhir pekan, seperti personel militer dan pengatur lalu lintas udara, termasuk kategori pekerja penting, sehingga tetap bekerja meski terjadi shutdown.
Shutdown ini merupakan kedua kalinya terjadi di era Pemerintahan Presiden Donald Trump. Sebelumnya, pemerintah AS juga tutup selama 43 hari, menyebabkan bantuan pangan terhenti untuk jutaan keluarga, ribuan penerbangan dibatalkan, dan pegawai federal tidak menerima gaji lebih dari sebulan.
Kali ini, dampaknya dinilai lebih terbatas karena beberapa lembaga pemerintah sudah memiliki anggaran hingga akhir tahun fiskal pada 30 September. Departemen Pertanian, misalnya, sudah didanai penuh sehingga bantuan pangan (food stamps) tidak akan terganggu. Selain itu, taman nasional, layanan veteran, dan Departemen Kehakiman juga telah mendapatkan persetujuan anggaran.
Namun, sejumlah lembaga tetap terdampak dan harus menjalani prosedur penutupan sementara. Lembaga tersebut antara lain Departemen Keuangan, Pertahanan, Keamanan Dalam Negeri, Transportasi, Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, serta Ketenagakerjaan.
Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih, Russ Vought menuturkan harapannya agar penutupan ini berlangsung singkat. Dia menegaskan pemerintah siap membuka kembali operasional begitu Presiden Trump menandatangani undang-undang pendanaan.
“Kami berharap penutupan ini akan singkat,” tulisnya singkat pada Jumat (30/1).
Komite Anggaran Parlemen AS telah menjadwalkan pemungutan suara terkait rancangan anggaran pada pekan depan. Masih belum jelas apakah Biro Statistik Tenaga Kerja juga akan menunda rilis laporan bulanan ketenagakerjaan yang dijadwalkan pada Jumat pekan depan.
Ketegangan politik ini bermula ketika seorang warga negara AS, Alex Pretti, tewas dalam insiden dengan petugas Patroli Perbatasan di Minneapolis akhir pekan lalu. Partai Demokrat menolak memperpanjang pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) tanpa adanya pembatasan baru terhadap penegakan imigrasi.
Demokrat menuntut agar DHS wajib menggunakan kamera tubuh, memperoleh surat perintah dari pengadilan, melarang penggunaan penutup wajah, serta menghentikan operasi penangkapan imigran secara luas.
Presiden Trump dan Pemimpin Mayoritas Demokrat di Senat, Chuck Schumer, akhirnya mencapai kesepakatan untuk mendanai DHS selama dua minggu sambil melanjutkan negosiasi. Sementara itu, pendanaan untuk lembaga pemerintah lainnya akan diperpanjang hingga 30 September. Kesepakatan ini telah disetujui Senat pada Jumat.
Dalam beberapa hari terakhir, Trump juga mengisyaratkan akan mengubah kebijakan deportasi pemerintahannya. Berdasarkan jajak pendapat, kebijakan tersebut semakin tidak populer di mata pemilih dan berpotensi merugikan Partai Republik dalam pemilu paruh waktu mendatang.
